Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2016; PP No. 18 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2016.
Materi pokok Pergub ini adalah mengatur mengenai kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Unit pelaksana teknis dinas, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2016.
Mencabut Pergub No. 9 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya
Akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur mengenai pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD
19 hlm, Lampiran : 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2020
sudah tidak.sesuai dengan perkembangan keadaan
m aka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63
Tahun 2019 tentang Rencana Keija Pemerintah
Daerah Tahun 2020 perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut dalam huruf a, perlu m enetapkan Peraturan
Bupati tentang. Perubahan Atas Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019 tentang Rencana
Keija Pemerintah Daerah Tahun 2020;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 T ahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8
Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 11 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 63
Tahun 2019 tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah
Tahun 2020 pada Lampiran diubah dan dibaca sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2020.
185 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 66 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 66, BD.2008/NO.34 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2008.
Mencabut Kepgub No. 228 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Selatan, Kepgub No. 234 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Sumatera Selatan ,
18 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 66 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015.
Dinas Kelautan dan Perikanan Mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2015.
17 HLM; -
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 66 Tahun 2020
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAUR
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 866
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dalam
rangka mewujudkan penyelenggaraan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan organisasi dan tata hubungan kerja pusat kesehatan masyarakat;
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2019
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016
4. Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016
Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) terdiri dari:
1. UPT-PUSKESMAS Nasal di Kecamatan Nasal.
2. UPT-PUSKESMAS Maje di Kecamatan Maje.
3. UPT-PUSKESMAS Kaur Selatan di Kecamatan Kaur Selatan.
4. UPT-PUSKESMAS Tetap di Kecamatan Tetap.
5. UPT-PUSKESMAS Tanjung Iman di Kecamatan Kaur Tengah.
6. UPT-PUSKESMAS Luas di Kecamatan Luas.
7. UPT-PUSKESMAS Muara Sahung di Kecamatan Muara
Sahung.
8. UPT-PUSKESMAS Mentiring di Kecamatan Semidang Gumay.
9. UPT-PUSKESMAS Gedung Wani di Kecamatan Kinal.
10. UPT-PUSKESMAS Tanjung Kemuning di Kecamatan Tanjung
Kemuning.
11. UPT-PUSKESMAS Beriang Tinggi di Kecamatan Tanjung
Kemuning.
12. UPT-PUSKESMAS Kelam Tengah di Kecamatan Kelam
Tengah.
13. UPT-PUSKESMAS Padang Guci di Kecamatan Kaur Utara.
14. UPT-PUSKESMAS Padang Guci Hilir di Kecamatan Padang
Guci Hilir.
15. UPT-PUSKESMAS Naga Rantai di Kecamatan Padang Guci
Hulu.
16. UPT-PUSKESMAS Lungkang Kule di Kecamatan Lungkang
Kule.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2020.
Peraturan Bupati Kaur Nomor 44 Tahun 2008
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 66 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah
ABSTRAK:
bahwa setelah dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan uraian tugas banyak di ditemukan tumpang tindih, sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Pati Nomor 31 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok , Fungsi Dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 32 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2009.
142 hal
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2019 Nomor 66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
5 halaman.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 66 Tahun 2007
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. 66, BN.2017/NO.975, kemendagri.go.id : 11 hlm.
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
