Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cimahi Nomor 36 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kelurahan di Kota Cimahi

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

Perwal nomor 36 tahun 2013.PDF

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 35 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Di Kota Cirebon

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL352013.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bitung No. 35 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BITUNG

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

NO. 35.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 32 Tahun 2013

TATA CARA PERIZINAN PENYIMPANAN SEMENTARA DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI USAHA DAN/ATAU KAGIATAN DI KOTA BLITAR

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWALI LIMBAH B3.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 32 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Di Kota Banjar

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL NOMOR 32 TAHUN 201...n Di Kota Banjar.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 32 Tahun 2013

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tegal

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

5975_Perwal_32_Tahun_2013_Izin_Lingkungan.pdf

DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP ATAU UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP - ZIN LINGKUNGAN BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN WAJIB ANALISIS

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2013/No. 32

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tegal

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan, meningkatkan pengendalian usaha dan/atau kegiatan yang berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, perlu penyelenggaraan perizinan untuk Usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Izin Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup di Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 15 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 Tahun 2009;
Peraturan walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, izin lingkungan, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan pemeriksaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, permohonan dan penerbitan izin lingkungan, pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
110 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lubuk Linggau Nomor 31 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Lubuklinggau

Abstrak

Ketenagakerjaan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwali Nomor 31 Tahun 2013.pdf

STANDAR-PELAYANAN-MINIMAL-BIDANG-KETENAGAKERJAAN

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD.2013/NO.31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Lubuklinggau

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011, maka Pemerintahan Daerah menerapkan dan menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini, yaitu sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.15/MEN/X/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/IV/2011; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 34 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketenagakerjaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai standar pelayanan minimal bidang ketenagakerjaan; serta pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2013.
11 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado No. 31 Tahun 2013

PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA MANADO

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwako manado nomor 31 t...padu Kota manado.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 31 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Pontianak No. 61 Tahun 2019 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN DAN FORMAT PRODUK PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

Download file:

PERWALI-NO-31-TAHUN-2013-...AN DAN KELURAHAN.pdf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

2013

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD.2013/NO.31, LL KOTA PONTIANAK: 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pada Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, perlu bagi pemerintah daerah untuk menyusun standar operasional prosedur administrasi pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2006, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 73 Tahun 2005, PP No. 37 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, PP No. 19 Tahun 2008, Perpres No. 81 Tahun 2010, Permendagri No. 34 Tahun 2007, Permendagri No. 4 Tahun 2010, Permendagri No. 53 Tahun 2011, Permen Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1997, Permenag No. 11 Tahun 2007, Permen PAN No. 35 Tahun 2012, Permen PAN dan Reformasi Birokrsi No. 36 Tahun 2012, Kepmen PAN No. 81 Tahun 1993, Kepmen PAN No. 63/KEP/M.Pan/7/2003, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008, Perda No. 16 Tahun 2012, Perwali No. 49 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Pada Kecamatan Dan Kelurahan, Ruang Lingkup Jenis Pelayanan Di Kecamatan Dan Kelurahan, Bagan Arus (Flowchart) Standar Operasional Prosedur Pelayanan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
7 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bukit Tinggi No. 30 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

TUGAS POKOK DAN FUNGSI ESELON III SERTA RINCIAN TUGAS ESELON IV PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BUKITTINGGI

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWAKO 30 TH 2013.doc

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2013.