Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Bappeda menyampaikan seluruh rancangan
akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud alam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2024.
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019
Peraturan Gubemur Bali Nomor 14 Tahun 2023
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar 5 Tahun 2019
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023
Peraturan Bupati Gianyar Nomor 11 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Maksud dan Tujuan,Sistematika,Pelaksanaan Renja Perangkat, Daerah,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
-
-
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 40 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola Tanam serta Rencana Tata Tanam untuk Masa Tanam Tahun 2013-2014 di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk rnernudahkan Pengelolaan Air Irigasi,
diperlukan adanya pemahaman terhadap Pola Tanam
dan Rencana Tata Tanam di Kabupacen Klaten untuk
masa tanam Tahun 2013 - 2014 di Kabupaten Klaten:
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Pola
Tanam Serta Rencana Tata Tanam untuk Masa Tanam
Tahun 2013 - 2014 di Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nornor 2 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembagian Golongan Sawah (Lahan Sawah), Zona Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam, Waktu dan Jenis Tanaman, Pengaturan Rotasi Jenis Tanaman Pembagian Air dan Pengeringan, Fungsi Bangunan Air, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2013.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 40 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa pada pasal 126 s/d pasal 142 Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah/Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) ditetapkan; b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tebo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tebo tentang Rencana Kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024
• UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Thaun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 1 Tahun 2022; PP No 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No 13 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2016; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Perpres No 59 Tahun 2017; Perpres No 3 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 109 Tahun 2020; Perpres No 18 Tahun 2020; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 86 Tahun 2017; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 18 Tahun 2020; Perda Provinsi Jambi No 10 Tahun 2013; Perda Provinsi Jambi No 11 Tahun 2021; Perda Tebo No 6 Tahun 2013; Perda Tebo No 3 Tahun 2014; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Tebo No 18 Tahun 2021; Perda Tebo No 1 Tahun 2023.
RENCANA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2024
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2023.
10
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan Dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2022-2024
ABSTRAK:
Bahwa tindak pidana terorisme merupakan kejahatan serius yang membahayakan ideologi, keamanan, kedaulatan negara, sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu, dan berkesinambungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme sebagaimana dimaksud serta menindaklanjuti Perpres No.7 Tahun 2021, diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk menjalankan strategi komprehensif dan langkah yang sistematis dengan melibatkan peran aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2022-2024
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.7 Tahun 1984; UU No.39 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016; UU No.15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2018; UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.77 Tahun 2019; PP No.7 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No.35 Tahun 2020; Perpres No.18 Tahun 2014; Perpres No.7 Tahun 2021; Permen PPPA No.7 Tahun 2019; Perda No.3 Tahun 2021; Pergub No.45 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rencana aksi daerah, pengarusutamaan gender, pembiayaan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
12 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola keuangan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Untuk tertib administrasi penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program, dan kegiatan serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019, perlu pedoman penyusunan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 58 Th 2005; PP No 39 Th 2007; PP No 60 Th 2008; PP No 27 Th 2014; Perpres No 54 Th 2010 yg telah diubah dg Perpres No 4 Th 2015; Perpres No 60 Th 2015; Permendagri No 13 Th 2006 yg telah diubah dg Permendagri No 21 Th 20111; Permendagri No 38 Th 2018; Perda Prov Banten No 7 th 2006; Perda Prov Banten No 1 Th 2011; Perda Prov Banten No 9 Th 2011; Perda Prov Banten No 2 Th 2014; Pergub Banten No 29 Th 2007 yg telah diubah dg Pergub Banten No 3 Th 2015; Pergub Banten No 26 Th 2010.
1. Ketentuan Umum; 2. Ruang Lingkup; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 September 2018.
270 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan bernegara.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 31 Tahun 2019; Permendagri Nomor 33 Tahun 2019; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2008; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2010; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019; Perda Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2020; Perbup Deli Serdang Nomor 60 Tahun 2020; Perbup Deli Serdang Nomor 107 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 60 Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 60 Tahun 2020.
4 Hlmn.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis dan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu disusun suatu peraturan yang mengatur tentang petunjuk teknis penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah; bahwa untuk pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, perlu sinergi perencanaan pembangunan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Tknis dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kedudukan Juknis dan Pelaksanaan Penyusunana Dokumen Renstra dan Renja adalah sebagai panduan operasional dalam penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Yang diatur lainnya adalah mengenai Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah dan Tata Cara Perubahan Renstra dan Renja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartenagara nomor 9 Tahun 2015 Tentang Bangunan Gedung, Bupati Perlu Mengatur Ktentuan Yang Lebih Rinci Mengenai Penyelenggaran Izin Mendirikan Banguna Gedung ,Tim Ahli Banguna Gedung, Sertifikat Lait Fungsi Bangunan Gedung Pekajian Teknis, Pengawasan Dan Pengendalian penyelenggaran banguna Gedung, Pendataan Bangunan Gedung, DAn Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 27 Tahun 1959; UU No 3 tahun 1953; Uu No 28 tahun 2002; UU No 23 Tahun 2014; Uu No 9 Tahun 2015; UU No 2 tahun 2017; No 36 Tahun 2005; UU No 28 Tahun 2002; No 36 Tahun 2005; UU No 28 Tahun 2002; No 17 athun 2007; No 5 Tahun 2016; No 9 tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 dan Pasal 2, Perangkat daerah Penyelenggara Bangunan Gedung Pasal 3 s/d Pasal 22; Penyelenggaraan IMB Pasal 23 s/d Pasal 187, Penyelenggaraan Pengkajian Teknis Pasal 186 s/d Pasal 265, Penyelenggaraan Pasal 266 s/d Pasal 275, Layanan Online Penyelenggaraan bangunan Gedung Pasal 276 s/d Pasal 286, Pembiayaan Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Pasal 287 s/d pasal 297, Ketentuan Peralihan pasal 298.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
171hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Pelacakan Dan Penanggulangan Menyeluruh
Untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis
(SILACAK GALUH TOSS TB)
Di Kabupaten Ciamis
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Ciamis Tahun 2021-2024, mengamanatkan perlunya pengintegrasian dan penyelarasan penanggulangan dan pengendalian TB di Kabupaten Ciamis dengan suatu strategi, program dan langkah bersama dengan menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai kerjasama, kepedulian, kebersamaan, kemandirian, dan kedisiplinan, Dan bahwa dalam rangka mewujudkan strategi, program dan langkah maka diperlukan penguatan peran semua stakeholder, yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, Swasta, Perguruan Tinggi, dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka percepatan pencapaian program penanggulangan Tuberkulosis menuju Gerakan Eliminasi Tuberkulosis di Kabupaten Ciamis Tahun 2030 melalui Strategi Pelacakan dan Penanggulangan Menyeluruh untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (Silacak Galuh Toss TB), Sehingga guna kepentingan perlu mengatur Strategi Pelacakan dan Penanggulangan Menyeluruh untuk Temukan Obati Sampai Sembuh Tuberkulosis (Silacak Galuh Toss TB), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 tahun 2019, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2020.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Visi dan Misi, Makna Prinsip, Pelaksanaan, Pembiayaan, Monitoring dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun
2019, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun
2009, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun
2019
Peraturan Bupati ini mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2021.
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
