PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.947 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 53 Tahun 1987
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 50 Tahun 1987
• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. KEPPRES No. 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakuan Yang Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1987
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mengubah
  1. KEPPRES No. 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1987
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 21 Tahun 1989 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Bagi Penanaman Modal
Mencabut
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 62 Tahun 1986
• Berlaku mulai 37 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perpajakan
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 1986
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 15 Tahun 1987 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Mencabut
  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 1986
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 Tentang Persyaratan Pemilikan Saham Nasional Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing Untuk Diberi Perlakukan Sama Seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 22 Tahun 1986 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Mencabut
  1. KEPPRES No. 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 29 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 55 Tahun 1985 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-Bidang Usaha Penanaman Modal
Mencabut
  1. KEPPRES No. 34 Tahun 1983 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Tahun 1983/1984

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan