Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Selatan No. 5 Tahun 2015

Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENGENDALIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Makassar

Tanggal Penetapan

28 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

28 Mei 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2015/NO.5

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Bidang

Halaman ini telah diakses 1167 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No. 5 Tahun 2015 tentang Pengendalian penyertaaan Modal di BPD.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengendalian-penyertaan-modal
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2015/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Pada PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
ABSTRAK:	memperhatikan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai salah satu pelaku ekonomi yang dapat mendukung pertumbuhan dan penguatan struktur ekonomi daerah, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kesejahteraan masyarakat perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam pengembangannya agar sejalan tuntutan perubahan; dengan realitas penurunan komposisi saham Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, maka perlu mereposisi untuk kembali pada kepemilikan saham mayoritas minimal sebesar 51 %. Pasal 18 ayat (6), Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingka1 Sulawesi Selatan 2 Tenggara dan Darah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Utara Tengah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia . Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum BPD Sulawesi Selatan dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPD Sulawesi Selatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat . Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. PENGENDALIAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 11

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521