Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Lingkungan Pemkab Lebong, perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan dengan berpedoman pada petunjuk dan peraturan perundang-undangan; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Biaya Khusus Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah pada Lingkungan Pemkab Lebong.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 28 Th 1999;
3. UU No 17 Th 2003;
4. UU No 39 Th 2003;
5. UU No 12 Th 2011;
6. UU No 23 Th 2014;
7. PP No 20 Th 1968;
8. PP No 38 Th 2007;
9. PP No 18 Th 2016;
10. PP No 12 Th 2017;
11. PP No 12 Th 2019;
12. Permendagri No 80 Th 2015;
13. Permendagri No 11 Th 2019;
14. Perda Kab Lebong No 10 Th 2016; dan
15. Perda Kab Lebong No 8 Th 2020.
Standar Biaya Khusus Kegiatan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pidie Nomor 31 Tahun 2020
Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD No. 31/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 20 menyebutkan bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga yang ditetapkan oleh Bupati;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan Pemerintah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 (Drt) Tahun 1956; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Pidie No. 5 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Pidie No. 6 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Standar Barang dan Harga Satuan Barang, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tentang Standar dan Tata Cara Penggunaan Kendaraan Dinas Dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa besaran kapasitas/isi silinder kendaraan dinas operasional yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 91 Tahun 2017 tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
Bahwa penandatanganan barang milik daerah yang berada pada pengelola barang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2020; PP Nomor 94 Tahun 2021; Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 11 Tahun 2007; Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur Perubahan BABl I, pasal 4, pasal 18, pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
3
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya di
lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjamasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin, yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyesuaian dan Perubahan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
55 hlm; Lampiran 51 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Manado Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD Kota Manado Tahun 2021 Nomor 31
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Biaya Umum Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel, maka dipadang perlu dibuat suatu Standar Biaya Umum untuk penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 di Pemerintah Kota Manado; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Manado tentang Standar Biaya Umum Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 19999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 12 Tahun 2019; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 11 Tahun 2007; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 27 Tahun 2021; PERMENKEU No. 60 Tahun 2021; PERDA No. 10 Tahun 2006.
Standar Biaya Umum Dalam Rangka Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
62 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, BD.2020/NO.32, LL Kota Singkawang : 56 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
Bahwa berdasrkan ketentuan pasla 13 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.12 tahun 2001, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2008, Perda No.3 Tahun 2016, Perwali No.55 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; Pengelolaan Risiko; Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2020.
Peraturan Walikota ini memiliki 14 halaman dan 42 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2017
pedoman - pengelolaan bantuan operasional sekolah - pendidikan negeri
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2017/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, maka diperlukan adanya pedoman pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dianggarkan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri, oleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Klaten.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016;Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan monitoring Dana BOS pada Satuan Pendidikan Negeri di Kabupaten Klaten.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
48 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 31 Tahun 2016
STANDAR BIAYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2018/No.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), maka perlu menetapkan Standar Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2019; untuk memenuhi maksud pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.
STANDAR BIAYA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
7
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
