Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.685 peraturan dalam 0,053 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 20 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

KEWAJIBAN KEPESERTAAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwako Nomor 20 Tahun 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 18 Tahun 2014

PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwali Nomor 18 Tahun 2014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 18 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERATURAN-WALIKOTA-JAMBI-...ERIAN-IZIN-USAHA.pdf

TATA CARA PEMBERIAN - IZIN USAHA - PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 18, BD.2014/NO.18

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

ABSTRAK:

Listrik merupakan salah satu jenis komoditi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia namun sekaligus dapat membahayakan jiwa dan harta benda apabila salah dalam pengadaannya; Usaha penyediaan tenaga listrik dapat dilakukan oleh masyarakat dengan memperhatikan aspek teknik, keselamatan, keamanan, keandalan, standardisasi dan kelestarian fungsi lingkungan; Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam kabupaten/kota, sehingga usaha penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan oleh masyarakat harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Kepala Daerah; Saat ini usaha penyediaan tenaga listrik banyak diminati oleh masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya beberapa pengajuan permohonan Izin Usaha Ketenagalistrikan kepada Pemerintah Kota Jambi; Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang usaha ketenagalistrikan dan memberikan kepastian hukum berkaitan dengan legalitas usaha, serta menjamin keselamatan umum, keselamatan kerja, keselamatan instalasi dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyediaan tenaga listrik maka sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, perlu mengatur tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik dalam Peraturan Walikota;
UU No. 9 Tahun 1956; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 30 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 53 Tahun 2007; Permen ESDM No. 26 Tahun 2008; Perda No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 3 Tahun 2013; Perwali No. 7 Tahun 2013
Perwali ini mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, meliputi: Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; Perizinan; Ketentuan dan Persyaratan Perizinan; Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2014.
11 hlm.; Lampiran I dan II 11 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 18 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Izin Lingkungan

Abstrak

Lingkungan Hidup Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

18 IZIN LINGKUNGAN.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pengaturan Perizinan Usaha Rumah Kost

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

2014 - PERWALI BANJARBARU... edit searchable.pdf

Perizinan, Pelayanan Publik

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, BD.2014/NO.16

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengaturan Perizinan Usaha Rumah Kost

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian usaha rumah kost perlu dilaksanakan pengaturan perizinan dan penegakan hukum; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengaturan Usaha Rumah Kost perlu disusun petunjuk pelaksanaan mengenai perizinan usaha rumah kost; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Pengaturan Perizinan Usaha Rumah Kost;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2011
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pengaturan Perizinan Usaha Rumah Kost Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Perizinan; Prosedur dan Persyaratan Perizinan; Masa Berlaku Izin; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2014.
37 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor No. 16 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah

PERWALI Kota Bogor No. 7 Tahun 2014 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR

Download file:

PERWALI NO 16 TH 2014 TTG... DAN NON PERIZ~1.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon No. 15 Tahun 2014

Pembagian Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Cilegon

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

bd. 15.pdf

pembagian-jenis-perizinan-dan-non-perizinan

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2014/NO. 15

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembagian Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Cilegon

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 3 peraturan daerah kota cilegon nomor 15 tahun 2013 tentang uraian Tugas Jabatan Struktural dilingkungan badan perizinan terpadu dan penanaman modal kota Cilegon, jenis perizinan yang menjadi lingkup kewenangan bidang perizinan jasa usaha, Bidang Perizinan Jasa Umum, dan Bidang Penanaman Modal pada Badan Perizinan dan Penanaman Modal kota Cilegon, diatur lebih lanjut dengan peraturan Walikota;
UU No 15 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 27 Tahun 2009; Permendagri No 24 Tahun 2006; Permendagri No 20 Tahun 2008; Perda No 4 Tahun 2008; Perda No 18 Tahun 2011; Perwal Cilegon No 19 Tahun 2004; Perwal No 13 Tahun 2013; Perwal No 15 Tahun 2013.
1.Ketentuan Umum; 2.Pembagian Jenis Perizinan dan Non Perizinan; 3.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Di Kota Cirebon

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL152014.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 15 Tahun 2014

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kota Pontianak

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern

Download file:

PERWALI-NO-15-TAHUN-2014-... BIDANG KESENIAN.pdf

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESENIAN DI KOTA PONTIANAK

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 15, BD.2014/NO.15, LL KOTA PONTIANAK: 8 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa untuk menjamin percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, perlu ditindaklanjuti dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 4 Tahun 1990, UU No. 19 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 65 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 6 Tahun 2007, Permendagri No. 79 Tahun 2007, Permendagri No. 1 tahun 2014, Permendikbud Mo. 85 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesenian, Pengorganisasian, Pelaksanaan, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Pengembangan Kapasitas, Pendanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Dasar Di Kota Cirebon

Abstrak

Pendidikan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download file:

PERWAL142014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2014.