RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2019 NOMOR 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengimplementasikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pem bangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pem bangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, yang merupakan perubahan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Rencana Keija (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2019.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, perlu didukung sistem manajemen pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas; untuk melaksanakan pemerintahan yang transparansi dan akuntabilitas diperlukan penetapan kinerja dan untuk mengetahui capaian kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan bupati mengenai pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
Dasar Hukum: UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 ; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.8 Tahun 2006; PP No.40 Tahun 2006; PPNo.8 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2009.
Pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah, yang selanjutnya dalam peraturan bupati ini disebut pedoman. Lampiran peraturan sebagaimana dimaksud tersebut dalam peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah kabupaten Kutai Timur menyusun dokumen penetapan kinerja tingkat pemerintah Kabupaten dan ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur. Dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja agar memperhatikan: a. kontrak kinerja antara bupati dengan kepala satuan kerja perangkat daerah; b. dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD); c. dokumen perencanaan kinerja tahunan (RKT); d. dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran. Setiap akhir periode atau setiap akhir tahun Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Kutai timur melakukan pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2012.
Peraturan yang Diubah: UU No.32 Tahun 2004
17 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM DAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ABSTRAK:
Menimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah, harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan efisien, cepat dan terjangkau dalam layanan terpadu satu pintu maka perlu menetapkan Peraturan Walikota yang mengatur perizinan pelayanan terpadu satu pintu
UU No.25 Tahun 2007; PP No.96 Tahun 2012; PP No.12 Tahun 2017; PP No. 24 Tahun 2018
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat,efisien dan profesionalisme untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
29 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PERUBAHAN KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
untuik melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulau Morotai tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.
UU No. 25 Tahun 2004; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD-P) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2019.
4 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
kemiskinan merupakan permasalahan yang
memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan
yang sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka
meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban
pengeluaran keluarga miskin serta pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat secara layak melalui pembangunan yang
berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan
bermartabat; dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Provinsi
Sulawesi Barat, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian
penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(SPKD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2004; UU NO 26 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 17 Tahun 2017; PP No 33 Tahun 2018; Perpres No 2 Tahun 2015; perpres NO 15 Tahun 2010
dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya
percepatan penurunan kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
daerah pada tahun 2017 sampai dengan 2022 dalam bentuk arah kebijakan,
strategi, program dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya yang mana
termuat Rencana Aksi Daerah (RAD).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022, Dan bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021.
Ketentuan Umum, Sistematika dan pelaksanaan, dan Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2021.
55 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 40 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 40 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Bundaran Kota Baru
ABSTRAK:
Bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di Kota Pontianak cenderung semakin kompleks baik dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasrana dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung fungsi pusat kegiatan di Kota Pontianak
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 2002, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 36 Tahun 2005, PP No. 50 Tahun 2007, PP No. 15 Tahun 2010, PP No. 18 Tahun 2016, Permen PU No. 6/PRT/M/2007, Permendagri No. 23 Tahun 2007, Perda No. 11 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Wilayah Perencanaan, Visi Penataan Bangunan Dan Lingkungan Kawasan, Rencana Umum Dan Panduan Rancangan, Rencana Investasi, Ketentuan Tambahan, Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan, Aturan Insentif Dan Disinsentif, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2016.
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN KAWASAN BUNDARAN KOTA BARU KOTA PONTIANAK
34
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 40 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-
2026 telah di tetapkan dengan Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021;
bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah maka peraturan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan
perubahan
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2010 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11
Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2021, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 56 Tahun 2021.
Materi Pokok: Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Sistematika Renstra Perangkat Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Jumlah halaman: 6 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Kabupaten Semarang Tahun 2017 No. 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2018 dapat berjalan efektif,
efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan
maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2018; bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat
(2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kab Semarang No 14 Tahun 2008; Perda Kab Semarang No 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan RKPD menjadi pedoman.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
7 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
