Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 4 huruf a, Pasal 38,
dan Pasal 44 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik, Yuncto Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur Operasional
Layanan Informasi Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju.
1. Undang‐Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah‐Daerah Tingkat
II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerinthan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Taun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonerisa Nomor 5149);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007
Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknik Kabupaten Mamuju
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 15 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mamuju
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 16 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Mamuju
(Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2007 Nomor 16).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Mamuju (Lembaran daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2009 Nomor 2);
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat dengan sebutan
PPID adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,
penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di setiap Satuak Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dan bertanggung jawab langsung kepada Atasan PPID sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2011.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 59 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi masa yang berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan pelestarian budaya bangsa yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat serta pengawasan sosial bagi masyarakat luas; bahwa perlu adanya keseimbangan dan keberagaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di wilayah Kabupaten Pati; bahwa sesuai dengan pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka penyelenggaraan penyiaran radio yang dimiliki Pemerintah Daerah yang telah ada dan beroperasi sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut di atas, wajib melakukan penye yesuaian dengan Peraturan Pemerintah dimaksud; bahwa untuk itu keberadaan dan pengelolaan Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Pati harus berbadan hukum
dengan dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan; bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tantang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Publik perlu dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 489/56/2004; Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 005/SK/KPI/2004; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005.
PERBUP ini mengatur mengenai Bentuk dan Nama Lembaga Penyiaran; Alat Kelengkapan; Dewan Pengawas; Dewan Direksi; Sumber Biaya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2010.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 37 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa tata kerja PPID di lingkungan Pemerintahan Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008
PERBUP ini mengatur mengenai pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; akses informasi dan dokumentasi; pejabat pengelola informasi dan dokumentasi; dan tata kerja
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2010.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 16 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan penyebarluasan informasi kegiatan program pembangunan yang telah maupun akan dilaksanakan oreh pemeriniah Kabupaten
Balangan guna menunjang kemajuan daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam pasar 14 ayar (3) Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan pasar 7 ayat (3) peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga penyiaran pubrik di Daerah Kabupaten dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berbentuk badan hukum;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perru menetapkin peraturai Bupati Balangan tentang Lembaga penyiaran pubrik Lokar Balangan TV.
Undang-Undang Repubrik rndonesia Nomor 32 Tahun 2002;Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004;Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 11 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2009.
Peraturn Bupati ini Mengatur Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Balangan TV dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Sifat, Fungsi, Tujuan Dan Kegiatan;Pendirian Dan Perizinan;Pelaksanaan Siaran;Pertanggungjawaban;Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2010.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 11 Tahun 2010
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2009/No.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk ketertiban dan
kelancaran
pelaksanaan
Peraturan
Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 17 Tahun 2006 tentang
Pajak Reklarne, maka
perlu
mengatur
petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk
maksud
tersebut
perlu
ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 12 Tahun 2007;
Peraturan bupati (perbup) tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 17 tahun 2006 tentang pajak reklame.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2009.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 54 Tahun 2009
IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME - TATA CARA PELAYANAN DAN PENERBITAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2009/No.50 Seri E Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame
ABSTRAK:
bahwa dewasa ini, di Kabupaten Purworejo banyak bermunculan reklame seperti sepanduk, umbul -umbul, baliho, bando jalan, dan berbagai jenis reklame lainnya yang memerlukan penanganan dan pengaturan lebih lanjut; bahwa salah satu upaya dalam penanganan dan pengaturan terhadap reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah dengan penerbitan izin reklame; bahwa izin reklame sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan
keadaan dan tuntutan kebutuhan saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelayanan dan Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 10 Tahun 1995; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30.A2 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perizinan, pelaksana pelayanan perizinan, persyaratan dan tata cara pengajuan izin, ketentuan pemasangan reklame, pemberian dan penolakan izin, kewajiban dan larangan pemegang izin, pencabutan izin, masa berlakunya izin dan perpanjangan izin, sanksi administrate.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2009.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 5 Tahun 2008 dicabut.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2009/No. 3 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyiaran Iklan melalui Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan peran serta fungsi Radio Suara Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara sebagai salah satu media penyampaian informasi pembangunan, dipandang perlu mengelola dan menyelenggarakan Radio Suara Banjarnegara secara efisien dan efektif guna peningkatan pendapatan daerah; bahwa tarif penyiaran iklan melalui penyiaran Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selama ini sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang, maka perlu ditinjau dan selanjutnya ditetapkan kembali; bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 495 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Penyelenggaraan Pelayanan Penyiaran Iklan melalui Radio Siaran Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2008.
6 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
