Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan melaksanakan setoran modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 9 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Dan Perusahaan Lainnya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 08 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 26 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penetapan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2013, jumlah penambahan, jumlah akhir Penyertaan Modal, pengawasan atas penambahan Penyertaan Modal dan mulai berlakunya peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2013.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 36 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Murung Raya Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa air minum dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2013 tentang Percepatan Pembangunan di Desa/Kelurahan;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2038;
Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2018-2023.
1. Ketentuan Umum;
2. Peran, Fungsi, dan Kedudukan RAD-AMPL;
3. Pelaksanaan RAD-AMPL;
4. Pemantauan dan Evaluasi RAD-AMPL;
5. Pendanaan; dan
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2021
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahSubsidi, PSOAir, Sistem Penyediaan Air Minum
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan
ABSTRAK:
Dalam rangka menunjang operasional dan meningkatkan Produksi Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ogan Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah yang dimaksud yang berasal dari APBD Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2021.
Sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019; Keputusan Bupati Nomor 412 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir diubah yaitu Ketentuan Bab III Pemberian Subsidi Pasal 4 ayat (2) diubah; Ketentuan Bab IV Pelaksanaan Pemberian Subsidi Pasal 5 ayat (1)
danayat (2) diubah; Ketentuan Bab V KetentuanPenutup Pasal 6 dan Pasal 7 diubah menjadi Bab VI Pasal 7 dan Pasal 8.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 36 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanggamus Nomor 36 Tahun 2015
TATA - CARA - PERHITUNGAN - DAN - PENETAPAN - TARIF - AIR - MINUM - PERUSAHAAN - UMUM - DAERAH - AIR - MINUM - TIRTA - GIRI - NATA - KOTA - CIREBON
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD Kota Cirebon Tahun 2022 No 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang
Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib administrasi dan transparansi guna menjamin keberlangsungan pelayanan serta pengembangan air minum untuk pemerataan akses air minum perpipaan kepada masyarakat, perlu diatur mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sehubungan dengan telah ditetapkannya Permendagri No. 71 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 610/Kep.890-Rek/202, sehingga Perwal Kota Cirebon No. 4 Tahun 2018, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata Kota Cirebon.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 121 Tahun 2015; PP No. 122 Tahun 2015; PP No. 54 Tahun 2017; Perda Kota Cirebon No. 4 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 4 Tahun 2017; Perda Kota Cirebon No. 6 Tahun 2016; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 5 tahun 2021; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2021; Perwal Kota Cirebon No. 48 Tahun 2019; Perwal Kota Cirebon No. 13 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwal Kota Cirebon No. 82 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Dasar Perhitungan dan Penetapan Tarif, Mekanisme dan Prosedur Penetapan Tarif, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 37 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Raharja, diperlukan penyesuaian
terhadap logo perusahaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu mencabut Peraturan
Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Logo Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raharja
Kabupaten Bandung, yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5
Tahun 2019
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2005
mengatur mengenai pencabutan atas peraturan bupati bandung nomor 21 tahun 2005 tentang logo perusahaan daerah air minum tirta raharja kabupaten bandung
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 37, LN.2023/No.88, jdih.setneg.go.id: 11 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Kebijakan Nasional Sumber Daya Air
ABSTRAK:
Untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air dan berdasarkan Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menyusun dan menetapkan kebijakan nasional sumber daya air.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 17 Tahun 2019.
Perpres ini mengatur mengenai Kebijakan Nasional Sumber Daya Air (Jaknas SDA) yang merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air. Jaknas SDA terdiri atas: 1) kebijakan umum; 2) kebijakan peningkatan konservasi sumber daya air secara berkelanjutan; 3) kebijakan peningkatan kinerja pendayagunaan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat; 4) kebijakan peningkatan kinerja pengendalian daya rusak dan pengelolaan risiko yang terkait air; 5) kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; dan 6) kebijakan peningkatan kinerja pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini diundangkan, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
