RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS tenaga kerja, koperasi, dan umkm KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2026
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021 (39)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja,Koperasimdan UMKM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 123 Ayat (1) dan Ayat (2) Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan JangkaM enengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perda Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo, UU No. 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, PP No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Perda Kab. Bone Bolango No. 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Bolango, Perda Kab. Bone Bolango No. 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Perda Kab. Bone Bolango No. 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041, Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026 termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan restra perangkat daerah, sistematika renstra perangkat daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2023.
Terdiri dari 7 halaman dengan lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (6)
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa Rencana Kerja
Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Desa.
dasar hukumnya: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun
2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/
2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 17 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4
Tahun 2019; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 70
Tahun 2019; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 12
Tahun 2020; Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 49
Tahun 2020.
peraturan bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Serta Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dengan sistematika: ketentuan umum; perencanaan desa; pelaksanaan kegiatan pembangunan desa; pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pembinaan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
32 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Demak Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;
bahwa dalam rangka efektifitas kinerja Pemerintah
Kabupaten Demak Tahun 2021 serta menyesuaikan dengan
perkembangan kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah,
rencana program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten
Demak, perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Dearah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2020; Peraturan Bupati Demak Nomor 66 Tahun 2016; Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2020; Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan lampiran Peraturan Bupati Demak
Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2020 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024-2026
ABSTRAK:
Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang, Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak
Secara Nasional Pada Tahun 2024;
Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah
Berakhir pada Tahun 2023, mengamanatkan bahwa
Daerah dengan Bupati/Wali Kota yang masa
jabatannya berakhir Tahun 2023 agar Menyusun
Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah
Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut
sebagai Rencana Pembangunan Daerah
Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peratuan Bupati tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024-2026.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Tahun 2024-2026 dengan sistematika: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sistematika; Pengendalian Dan Evaluasi; Perubahan Rancangan Pembangunan Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
8 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 39 Tahun 2023
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2023
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 39, BD 2023 (39)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, serta berdasarkan ketentuan pasal 367 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahu 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP No 20 Tahun 2004, Permendagri No 86 Tahun 2017, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 70 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, PERDA Prov Gorontalo No 3 Tahun 2009, PERDA Prov Gorontalo 3 Tahun 2009, Pergub Gorontalo No 15 Tahun 2022, Pergub No 22 Tahun 2022, Pergub Gorontalo No 38 Tahun 2022, Pergub Gorontalo No 29 Tahun 2022, Pergub Gorontao No 24 Tahun 23 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2023.
Terdiri dari 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 7 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No 70 Tahun 2019; PERMENDAGRI No 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No 81 Tahun 2022; PERDA No 1 Tahun 2019; PERDA No 6 Tahun 2016; PERDA No 7 Tahun 2017; PERDA No 3 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2023, Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2022.
7 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 39 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perangkat daerah harus mempunyai Rencana Kerja Perangkat Daerah;
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022 pada tanggal 29 Juni 2022;
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Sela tan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 031 Tahun 2022;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Dengan Memuat :
Ketentuan Umum;
Penyusunan Renja PD;
Pengendalian dan Evaluasi;
Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
14 Halaman; Lampiran 3 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2023
PERWALI ini mengatur mengenai Perubahan RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2023, yang memuat dokumen rancangan kerangka ekonomi daerah; program prioritas pembangunan daerah; rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju; penambahan dan/atau pengurangan program
dan kegiatan perangkat daerah; dan target kinerja penyelenggaraan pemerintah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2023.
7 hal. (tanpa Lampiran)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul
Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
BahwaRencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor
36 Tahun 2018, bahwa berdasarkan evaluasi terhadap Rencana Kerja
PerangkatDaerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a
menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubahterakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun
2010, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18
Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 sebagaimana
diubah denganPeraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 14 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun
2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor36Tahun 2018.
Materi pokok : Mengubah beberapa ketentuan dalamPeraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai berikut : Pasal 3 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019.
Mengubah beberapa ketentuan dalamPeraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36Tahun 2018
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
Jumlah halaman : 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 39 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2023 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin tercapainya tujuan daerah dan agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efesien, dan bersasaran; bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan, keberlangsungan, dan konsistensi perencanaan pembangunan dimasa transisi menuju pemilihan bupati tahun 2024, perlu menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 -2026.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda No. 11 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2023.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
