PERBUP Kab. Pati No. 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
PERBUP Kab. Pati No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
PERBUP Kab. Pati No. 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Peraturan Bupati Pati Nomor 38Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Mengubah :
Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Dewan Pengurus Korpri Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia tanggal 30 Desember 2011 Nomor SE.08/KU/XII/2011 perihal Penyampaian Peraturan DP KORPRI Nasional Nomor 02 Tahun 2011, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971; Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 1979; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 6 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 79 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 1971; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 1971; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012
PERBUP ini mengatur mengenai perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2012.
Peraturan Bupati Pati Nomor 38 Tahun 2012 diubah
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong No. 61 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kecamatan Di Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Kecamatan Di Kabupaten Tabalong
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 16 Tahun 2014
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Kecamatan Di Kabupaten Tabalong Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Dan Uraian Tugas; Tata Kerja; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2015.
11 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 61 Tahun 2008
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 61, BD.2008/NO.31 SERI D
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
ABSTRAK:
Dengan telah diundangkannya Perda No. 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Prov. Sumsel, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, uraian tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2008.
Mencabut Pergub No. 219 Tahun 2001 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan
15 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batam Nomor 61 Tahun 2023
Lingkungan Hidup - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1188
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office) Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, tanggung jawab dan partisipasi Pemerintah Daerah dalam upaya menjaga, mengembangkan, serta melestarikan fungsi lingkungan hidup di perkantoran perlu pengaturan pengelolaan penerapan kantor ramah lingkungan (Eco Office) di lingkungan Pemerintah Kota Batam dalam upaya menciptakan lingkungan bersih, indah, nyaman dan sehat yang melibatkan seluruh aktivitas, sehingga perlu menetapkan PERWALI
Dasar hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 53 Th. 1999 std terakhir dengan UU No. 11 Th. 2023; UU No. 32 Th. 2009 stdd UU No. 11 Th. 2020; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 1 Th. 2022; PP No. 22 Th. 2021; Permendagri No. 80 Th. 2015 stdd Permendagri No. 120 Th. 2018; Perda Kota Batam No. 11 Th. 2013; Perda Kota Batam No. 6 Th. 2014 stdd Perda Kota Batam No. 7 Th. 2019; Perda Kota Batam No. 4 Th. 2016
PERWALI ini mengatur mengenai indikator pencapaian Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office); pelaksanaan Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office); dan pembinaan, penilaian, dan pelaporan pelaksanaan penerapan kantor ramah lingkungan (eco Office) di lingkungan Pemerintah Kota Batam
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2023.
15 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 61 Tahun 2019
Hak Asasi ManusiaOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/PedomanKeluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bengkalis
ABSTRAK:
Bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berhak mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi sebagai upaya
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan nasional dan daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) Bab dan 5 (lima) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika RAD PUG; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2019.
Lamp I
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 61 Tahun 2022
ROADMAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSUTERAAN ALAM TAHUN 2022-2031
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ROADMAP PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSUTERAAN ALAM
TAHUN 2022-2031
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri
Tahun 2019–2039, perlu adanya pedoman tentang
Pengembangan Industri Unggulan di Kabupaten
Soppeng; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Roadmap Pengembangan Industri
Persuteraan Alam Tahun 2022-2031;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun
2015-2035; 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Soppeng Tahun 2012 – 2032; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun
2019 – 2039;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
BAB I
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Bupati, Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Industri, Industri Unggulan Daerah, Industri Persuteraan Alam, Roadmap, Roadmap Pengembangan Industri Persuteraan Alam. BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN. BAB III
RUANG LINGKUP. BAB IV
ROADMAP. BAB V
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSUTERAAN ALAM. BAB VI
TIM PENGARAH, PELAKSANA DAN KELOMPOK KERJSERTA SEKRETARIAT PELAKSANA.
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI. BAB VIII
PEMBIAYAAN. BAB IX
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2022.
76
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 Tahun 2007
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 61, Berita Daerah (BD)
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 61 Tahun 2016
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 61, BN 2019/ NO 1280; PERATURAN.GO.ID : 5 HLM
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2019.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
