Peraturan Bupatı Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Pedoman Percepatan, Penerapan Dan Pencapaıan Standar Pelayanan Mınımal Dıbıdang Pelayanan Dasar, Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Musı Rawas
PERUBAHAN ATAS PERATURAN - BUPATI NOMOR 102 TAHUN 2018 - TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN, - PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN - MINIMAL DIBIDANG PELAYANAN DASAR, - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/NO.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan
Atas
Peraturan
Bupatı Nomor
102 Tahun
2018
Tentang
Pedoman
Percepatan,
Penerapan
Dan
Pencapaıan
Standar
Pelayanan
Mınımal
Dıbıdang
Pelayanan
Dasar,
Dı
Lıngkungan
Pemerıntah
Kabupaten
Musı Rawas
ABSTRAK:
bahwa Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian
Standai Pelayaran Minimal di Bidang Pelayanan Dasar di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas teLal
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun
2018 tentang Pedoman Percepatan, Penerapan dan
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang
Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Musi Rawas
UU No 28 Tahun 1959;UU No 25 Tahun 2009;UU nO 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015;PP No 2 Tahun 2018;Permendagri No 100 Tahun 2018;Perbup No 102 Tahun 2018
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 1O2 tentang
Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di
Bidang Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawaa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
4 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata. Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan serta Pemberhentian Pembakal, perlu menetapkan
Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022;
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022;
Bahwa untuk mendukung Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022 yang demokratis;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ,perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Pedoman Biaya Pemilihan Pembakal Serentak Tahun 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
8 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 30 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan arsip vital dan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan agar berjalan efektif, efisien, berdaya guna, dan berhasil guna serta dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja instansi dan aparatur serta pertanggungjawabannya di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal sehingga perlu disusun Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengelolaan Arsip Vital
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2021.
26 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 30, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 30
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pengaturan mengenai kode klasifikasi arsip di
lingkungan Pcmerintah Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara, perlu disesuaikan dengan perkembangan
peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan
yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
selaku pembina teknis guna mensinergikan
implementasi sistem informasi kearsipan dinamts
terin tegrasi;
b. bahwa berdasarkan kctcntuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 83 Tahun 2022
tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
Pemerintah Daerah menyusun Klasifikasi Arsip sesuai
dcngan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
c. bahwa berdaserkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah;
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir,
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67,
(Tambahan Lcrnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6778);
-2-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksa.naan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pcmbentukan Prociuk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan
Kementrian Dalarn Negeri dan Pemcrintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
969);
10. Peraruran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor
13 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2016 nomor 13)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentuka.n dan Susuna.n Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun
2020 Nomor 7);
BAB 1
KETENTUAN UMUM
BAB II
TUJUAN
BAB Ill
KODE KLASIFIKASI
BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
Peraturan
Gubemur Sulawesi Tenggara Nornor 41 Tahun 2019
tentang Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 41),
127 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 30 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Wilayah Kota Tual Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa upaya mengembangkan kemampuan, kemandirian, serta mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan, perlu adanya program pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat maka perlu disusun pedoman teknis pelaksanaannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; dan Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 07 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Wilayah Kota Tual Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022.
Lampiran 3 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tana Tidung Nomor 30 Tahun 2017
standar - operasional - prosedur - pengadaan - barang - jasa - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bekasi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD 2020/ No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan proses Pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemkab Bekasi sesuai dengan Prinsip- prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu disusun Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Bekasi maka Stander Operasional tersebut perlu ditetapkan dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permen PAN & RB RI No. 35 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah No. 7 Tahun 2018; Perlem Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2018; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perbup Bekasi No. 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perbup No. 71 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Manfaat, Prinsip Pelaksanaan SOP, Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2020.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Akses di Puskesmas Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) Kabupaten Temanggung disebutkan peserta
Askes dilayani dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/11/2011 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero)
terjadi perubahan kapitasi dan komponen biaya sehingga
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan
Dana Akes Peserta Sosial di Puskesmas Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes di Puskesmas KabupatenTemanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, sistem pembiayaan dan penggunaan dana, perencanaan, pengadaan dan distribusi obat-obatan dan bahan habis pakai, mekanisme pembayaran, pelaporan dan pembinaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 17 tahun 2010 dicabut.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 30 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
bahwa dulam rangka peningkatan kualitas
penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP), perlu disusun pedoman pengelolaan risiko
di lingkungan Pernerintah Kabupaten Pemalang;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Pimpinan lnstansi Pemerintah wajib melakukan
penilaian risiko: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pemalang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pemalang Nomor 19 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang merupakan pedoman bagi seluruh pejabat/pegawai untuk melakukan pengelolaan risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam melaksanakan urusan wajib/pilihan/penunjang. Pedoman Pengelolaan Risiko dimaksud mencakup dan mengatur tentang proses, tahapan dan pelaporan pengelolaan risiko yang rinciannya sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2023.
62 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasangkayu Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan standar operasional dan prosedur pelayanan informasi publik dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Informasi Publik;
UU No.7 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014; PP No.61 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.61 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang acuan/pedoman bagi Perangkat Daerah dalam memberikan informasi dan dokumentasi di Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2018.
19 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
