Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2019
Perubahan Atas Peraturan Bupatı Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Pedoman Percepatan, Penerapan Dan Pencapaıan Standar Pelayanan Mınımal Dıbıdang Pelayanan Dasar, Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Musı Rawas
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakBeberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 1O2 tentang Pedoman Percepatan, Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawaa
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas
Peraturan
Bupatı Nomor
102 Tahun
2018
Tentang
Pedoman
Percepatan,
Penerapan
Dan
Pencapaıan
Standar
Pelayanan
Mınımal
Dıbıdang
Pelayanan
Dasar,
Dı
Lıngkungan
Pemerıntah
Kabupaten
Musı Rawas
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Musi Rawas
Nomor
30
Bentuk
Peraturan Bupati (PERBUP)
Bentuk Singkat
PERBUP
Tahun
2019
Tempat Penetapan
Muara Beliti
Tanggal Penetapan
17 Mei 2019
Tanggal Pengundangan
17 Mei 2019
Tanggal Berlaku
17 Mei 2019
Sumber
BD.2019/NO.30
Subjek
PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR/PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Bidang
Halaman ini telah diakses 400 kali
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mengubah :
-
Peraturan Bupatı Nomor 102 Tahun 2018 Tentang Pedoman Percepatan, Penerapan Dan Pencapaıan Standar Pelayanan Mınımal Dıbıdang Pelayanan Dasar, Dı Lıngkungan Pemerıntah Kabupaten Musı Rawas
UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI
Belum Tersedia
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan