Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan tata cara
pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145/PMK.07 /2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGALOKASIAN;
BAB III
PENYALURAN;
BAB IV
PENGGUNAAN ;
BAB V
PELAPORAN;
BAB VI
SANKSI;
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ;
BABVUI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Solok Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
Permendagri No.79 Tahun 2018 Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Badan Layanan Umum Daerah dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, menyusun Rencana Strategis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bagian dari Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah merupakan salah satu persyaratan administratif untuk dapat menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan Evaluasi Kinerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No,25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.23 Tahun 2005; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.79 Tahun 2018
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah, termasuk juga mengatur tentang Ketentuan Umum; Penyusunan Restra BLUD; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:
dalam rangka meningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dapat memberikan Tunjangan Tambahan Penghasilan
pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian kepada Pegawai dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah di atur dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2015 Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan belum cukup mengakomodir akselerasi peningkatan kinerja pegawai, sehingga perlu ganti
berdasarkan hasil perhitungan kelas jabatan dan evaluasi jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap Jabatan Struktural dan Fungsional maka telah diperoleh hasil yang objektif berdasarkan beban kerja pada setiap jabatan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 47 Tahun 1999
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KETENTUAN HARI, JAM DAN APEL KERJA
BAB III TUNJANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAB IV LAPORAN KERJA
BAB V PEMOTONGAN TTP
BAB V PEMBAYARAN
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII SANKSI
BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi salah satu
hak dasar rakyat, mempermudah serta mempercepat
pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, perlu
membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah K.H. Mansyur;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Rumah Sakit
Daerah kabupaten merupakan Unit Pelaksana Teknis
Daerah di bidang kesehatan sebagai unit organisasi
bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara
profesional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah K.H. Mansyur pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang dengan mengubah Undang-Undang Nomor
27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 67 Tahun 2016;
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Mansyur Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi;
3. Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas;
4. Dewan Pengawas Rumah Sakit;
5. Tata Kerja;
6. Jabatan, Pengangkatan dan Pemberhentian;
7. Pembiayaan;
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
15 halaman
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral NO. 21, BN 2019/ NO 1462; PERATURAN.GO.ID : 4 HLM
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Prosedur Pengembangan Telekomunikasi Media dan Informatika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya (good governance) melalui pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (Electronic Government) pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara terus dikembangkan, maka diperlukan adanya keterpaduan jaringan komputer; bahwa untuk memudahkan keterpaduan jaringan komputer yang dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan electronic government, perlu disusun suatu standar prosedur pengembangan telekomunikasi media dan informatika (telematika); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Prosedur Pengembangan Telekomunikasi Media dan Informatika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 54 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Standar Prosedur Pengembangan Telekomunikasi Media Dan Informatika Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahunan daerah, Pemerintah Daerah setiap tahun wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) UndangUndang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah dan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020.
Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nornor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pernerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nornor 3 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Purworejo untuk Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 21 Tahun 2019
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PEMUSNAHAN BENDA BERHARGA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/NO.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan sarana dan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang kondisinya rusak, hilang, salah cetak, tidak diperforasi, tidak memiliki nomorator, telah mengalami perubahan nilai nominal dan/atau habis masa berlaku penggunaanya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah sehingga tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan.
Dasar hukum Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.55 Tahun 2008; Perda Kabupaten Gorontalo No.11 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Penghapusan dn Pemusnahan Benda Berharga termasuk didalamnya mengatur tentang Dasar Penghapusan dan Pemusnahan, Penghapusan dan Pemusnahan Benda Berharga, serta Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Terdiri dari 20 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni
ABSTRAK:
Bahwa untuk pemenuhan hak rumah tangga miskin/keluarga prasejahtera memperoleh perumahan yang layak huni, perlu pembangunan dan rehabilitasi rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni; bahwa Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2O14-2O19, dan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilaksanakan bantuan pembangunan dan rehabilitasi jumlah tidak layak huni menjadi rumah layak huni; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Rumah Layak Huni;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016’; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomo 7 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomo 1 Tahun 2018 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomo 16 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (Sepuluh) bab dan 27 ( dua puluh tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Kriteria dan Persyaratan; Mekanisme Pengusulan dan Pelaksanaan Bantuan; Pendanaan dan Mekanisme Pencairan; Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
10 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
