Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat
Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Kecamatan Winong Kabupaten Pati
Tahun 2017-2022.
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; PP No 26 Tahun 2008; Perpres No 166 Tahun 2014; Perpres No 2 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 1 Tahun 2018; Perbup Pati No 64 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Kecamatan Winong Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Utara Nomor 21 Tahun 2018
PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, SITUS UJDIH KAB. LOMBOK UTARA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
ABSTRAK:
-bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, maka telah dilakukan penetapan batas Desa
Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara
-bahwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana dimaksud pada huruf a diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Baturakit Kecamatan Bayan
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 ;
PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT KECAMATAN BAYAN KABUPATEN LOMBOK UTARA; TERDIRI DARI IV BAB; DAN 6 PASAL; MENGATUR HAL-HAL POKOK SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM
2. BATAS DESA PERSIAPAN BATURAKIT;
3. KETENTUA LAIN-LAIN; DAN
4. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 127
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, prefesionalitas dan disiplin aparatur dalam memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dengan menerapkan prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), diperlukan suatu aturan yang menjadi pedoman penegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemrintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 60 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ... );
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN
BAB III DISIPLIN KERJA
BAB IV KETENTUAN ABSENSI
BAB V SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
21 hal
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 21, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 21 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 134 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tanggal 30 Nopember 2016 Nomor B/3943/M.PANRB/11/2016
perihal Kelembagaan Badan Koordinasi Wilayah dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
tanggal 13 Nopember 2017 Nomor B/581/M.KT.01/2017 perihal
Nomenklatur Badan Koordinasi Wilayah, maka perlu mengubah
Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan
Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi
Jawa Timur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-PeraturanNegara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah denganUndang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahandalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (HimpunanPeraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Badan Koordinasi
Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2
Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 68);
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah
Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
peraturan ini mengenai perubahan atas Pergub Jatim no. 134 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , uraian tugas dan fungsi serta tata kerja badan koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan provinsi Jatim. Peraturan ini meliputi : perubahan pada Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ; penghapusan ketentuan pasal 19
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
jumlah 3 halaman + lampiran 1 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2018
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TYPE A PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Type A Pembibitan Ternak dan Hijauan Pakan Ternak pada Dinas Pertanian Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka guna bersinergi pola pembinaan dan pengelolaan yang profesional dalam peningkatan mutu dan produk bidang pertanian sektor perternakan perlu dibentuk Organisasi dan tata kerja unit Pelaksana Teknis Daerah.
Dasar hukum peraturan daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomoe 18 Tahun 2009.
Peraturan daerah ini mengatur tentang : a. ketentuan umum; b. pembentukan; c. susunan organisasi; d. tugas pokok dan fungsi jabatan; e. tata kerja; f. kedudukan dan tugas; g. jabatan eselonisasi; h. pembiayaan. Peraturan ini terdiri dari VIII Bab dan 13 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
-
-
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan (Bilyard, Salon Kecantikan, Hiburan Umum, Warnet Dan Game Center) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan
efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Warnet dan Game Center) Kabupaten
Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017 .
Peraturan ini memuat tentang SOP Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Warnet dan Game Center Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika: Ketentuan Umum; SOP Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Warnet dan Game Center; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin adanya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan adanya pemutakhiran prosedur tetap terhadap tanggap darurat bencana maka diperlukan prosedur tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana di Kabupaten Gunung Mas. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf d dan Pasal 45 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 4 huruf b, Pasal 12 ayat (2) huruf i dan Pasal 28 huruf a Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, untuk melaksanakan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur
Tetap Pelaksanaan Penanganan Bencana Daerah Kabupaten Gunung Mas.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016.
BAB I PENDAHULUAN; BAB II GAMBARAN KONDISI UMUM WILAYAH DAN POTENSI
BENCANA; BAB III : SISTEM KOMANDO PENANGANAN DARURAT BENCANA; BAB IV SISTEM DISTRIBUSI LOGISTIK
BAR V PENANGANAN KORRAN RENCANA PASCA BENCANA; BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2018.
31 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
