HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2020 NOMOR 4 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Bupati Karimun Nomor 42 Tahun 2020 Tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
dalam rangka pengembangan kualitas, pembinaan karier, peningkatan profesionalisme aparatur dalam pelaksanaan tugas dan sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil yang akuntabel, perlu mengatur nama jabatan, ikhtisar jabatan dan beban kerja jabatan yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 tahun 2017; Permendagri No. 35 Taun 2012; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permenpan RB No.1 Tahun 2020; Peraturan Kepala BKN No. 12 Tahun 2011; Perda Karimun No. 7 tahun 2016; Perbup Karimun No. 36 Tahun 2016 sebgaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Karimun No. 59 Tahun 2019; Perbup No. 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Karimun No. 53 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 38 Tahun 2016; Perbup Karimun No. 25 Tahun 2017; Perbup Karimun No. 51 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Karimun No.67 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 14 Tahun 2018 sebagaiman telah diubah dengan Perbup Karimun No. 58 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 15 Tahun 2018; Perbup Karimun No. 16 Tahun 2018; Perbup Karimun No. 68 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 69 Tahun 2019; Perbup Karimun No. 70 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan pemkab Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
a. Peraturan Bupati Karimun Nomor 64 Tahun 2017 ten tang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 64);
b. Peraturan Bupati Karimun Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2018 Nomor 20)
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 42 Tahun 2020
PENYELENGGARAAN - ANGKUTAN ORANG - KENDARAAN BERMOTOR UMUM - DALAM TRAYEK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2020 No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
ABSTRAK:
Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
UU No 23 Th 2000; UU No 22 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 74 Th 2014; Permenhub No PM 15 Th 2019; Perda Kab Tangerang No 6 Th 2011; Perda Kab Tangerang No 4 Th 2018; Perda Kab Tangerang No 11 Th 2016; Perbup Tangerang No 93 Th 2016.
Perubahan Peraturan Bupati Tangerang tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2020.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 77 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Tangerang Nomor 42 Tahun 2020.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam Dan Kebutuhan Air Untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 Dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa Musim Tanam Rendeng Tahun 2019/2020 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2020 telah berakhir, guna persiapan Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021 sesuai Ketentuan Lampiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah huruf c, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Sub Urusan Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder, maka perlu mengatur Pola Tanam dalam bentuk Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun1982, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Jadwal Pola Tata Tanam dan Kebutuhan Air untuk Musim Tanam Rendeng Tahun 2020/2021 dan Musim Tanam Gadu Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2020
PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SIDOARJO
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 42 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018 TENTANG PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN SIDOARJO
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan dana jaminan persalinan, perlu menyempurnakan kembali substansi Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2020; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo.
Mengingat: 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017; 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 138 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur; 13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 31), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 10).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Pada lampiran huruf C ditambah nomor urut 79 sampai 93, huruf CA ditambah nomor urut 22 sampai 25, dan huruf J ditambah nomor urut 50 sampai 61.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020.
PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2018
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD Tahun 2020/ No. 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk mengoptimalkan kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Jepara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat dengen memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar optimal untuk menata dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 Tahun 2016; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; PP No 82 tahun 2012; Instruksi Presiden No 3 tahun 2003; Permenkomifo No 4 tahun 2016; Perda Kab Jepara No 18 Tahun 2012; Perbup Jepara No 75 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perencanaan TIK, pembangunan sistem TIK, Operasionalisasi sistem TIK, Pemantauan dan Evaluasi TIK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
55 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2020/NO. , LL Kab. Kayong Utara : 4 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP RI No.27 Tahun 2014, PP RI No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres No.16 Tahun 2018, Perpres RI No.33 Tahun 2020, Perbup Kayong Utara No.8 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu upaya untuk penegakan disiplin masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 perlu Peraturan Kepala Daerah dalam rangka Penerapannya.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Perintah Nomor 17 Tahun 2018; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Ruang Lingkup; Pelaksanaan; Monitoring Dan Evaluasi; Sanksi; Sosialisasi Dan Partisipasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 42 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD TAHUN 2020 NOMOR 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 70 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa perlu disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor
70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 3); Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 70);
TERDIRI ATAS 2 PASAL DAN LAMPIRAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 70 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 70), diubah
TIDAK ADA
12 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
