Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Bagian Hukum Kabupaten Lombok Timur
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Gereneng Kecamatan Skara Timur Kabupaten Lombok Timur
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Penetapan Peta Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Gereneng Kecamatan Sakra Timur Kabupaten Lombok Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
-
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2021
BANTUAN KEUANGAN BIDANG OLAHRAGA - PEDOMAN PENGELOLAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 29 Seri E Nomor 26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Olahraga Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan di Kab Purworejo Pemkab Purworejo akan memberikan bantuan keuangan kepada Pemdes untuk kegiatan sarana dan prasarana olahraga; bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 ayat (4) PP no 43 Tahun 2014 tentang Perppu No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 67 ayat (6) PP no 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan ditetapkan oleh Pemda pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan; bahwa untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pemberian, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diperlukan pengaturan menegani pedoman pengelolaan Bantuan Keuangan yang ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bidang Olahraga kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari APBD Kab Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU no 3 Tahun 2005; UU no 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri no 1 Tahun 2016; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 tahun 2020; Perbup Purworejo No 103 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyaluran, verifikasi, penggunaan dan pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi serta pengawasan, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 29 Tahun 2017
desa - MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD Tahun 2017/ No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyelenggarakan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal sehingga dapat berjalan tertib, efektif dan efisien, maka berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal Nomor : 470/800/Dispendukcapil tanggal 30 Mei 2017 Perihal Konsep Peraturan Bupati Kendal tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal, ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menugaskan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, penugasan kepada desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Kepada Desa Untuk Menyelenggarakan Sebagian Urusan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kendal;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 11 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, penugasan dan lingkup penugasan kepada desa, pelaporan, pembinaan,pengawasan, dan evaluasi, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 29 Tahun 2015
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2015 Nomor 366
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang Bersumber dari APBN
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 3 Tahun 2003
3. UU No. 6 Tahun 2014
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 38 Tahun 2007
6. PP No. 60 Tahun 2014
7. PP No. 22 Tahun 2015
8. Permendagri No. 113 Tahun 2014
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015
10. Perda Kab. Kaur No. 10 Tahun 2014
11. Perbup Kaur No. 57 Tahun 2014
Pasal 3 :
Dana Desa yang bersumber dari APBN dibagi dengan komposisi 90% dibagi secara merata dan 10% dibagi berdasarkan indikator/variabel jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan. Dan kesulitan geografis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2015.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 29 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Tanak
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan penegasan batas Desa Semayang sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2020 tentang Batas Desa Semayang Kecamatan Kembayan, perlu dilakukan penyesuaian batas Desa Persiapan Tanak yang merupakan pemekaran dari Desa Semayang dan dituangkan dalam bentuk peta batas desa;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2018; Peraturan Bupati Sanggau Nomor 66 Tahun 2020
Ketentuan Pasal 3 diubah; Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 dihapus; Lampiran diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018
4 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 29 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DESA WISATA/KAMPUNG WISATA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya membangun sektor pariwisata yang mengedepankan peran masyarakat adalah melalui pengembangan konsep Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2004; PP No.67 Tahun 1996; PP No.50 Tahun 2008; Permendagri No.114 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kelembagaan Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan; Pemberdayaan Masyarakat; Usaha Pariwisata Pada Desa Wisata/Kampung Wisata Berkelanjutan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 29 Tahun 2016
tata cara pengalokasian, penggunaan dan penetapan rincian bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap desa di kabupaten bone bolango tahun anggaran 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/NO.29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini diatur berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Dasar Hukum Peraturan Kabupaten Bone Bolango ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2019; Perda Kab Bone Bolango No.27 Tahun 2011; Perda Kab Bone Bolango No.12 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bone Bolango No.3 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasia, Penggunaan Dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Bone Bolango Pada Tahun Anggaran 2019 termasuk didalamnya mengatur tentang Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribus Daerah, Penyeluran Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daera, Penggunaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
Terdiri dai 27 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
