petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 7 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - izin - gangguan
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2016/81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan ketentuasn Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (6), Pasal 16 ayat (6), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (2), Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2016 maka perlu ditetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu no. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; P No. 58 Tahun 2005; PP No. 45 Tahun 2008; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres RI No. 97 Tahun 20145; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 20 Tahun 2008; Perda No. 7 tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 27 Tahun 2014; Perbup Panmgandaran No. 15 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umunm, Pemungutan Retribusi, Tata Cara pembayaran Dan Penangsuran Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Retribusi, Tata Cara Pemberian Pengurangan Keringanan Pembebasan Retribusi, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluarsa, Pelaksaan Pengawasan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 81 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Layanan dan Program Siaran Melalui Live dan Streaming pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM melakukan inovasi/terobosan program siaran dengan pengembangan alat kerja berbasis web melalui live dan streaming,
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Layanan dan Program Siaran Melalui Live dan Streaming pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 51 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Penyelenggaraan Layanan dan Program Siaran Melalui Live dan Streaming pada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanah Laut Radio Tuntung Pandang FM dengan sisteamtika;
Ketentuan Umum;
Tujuan dan Fungsi Layanan dan Program Siaran melalui Live Streaming;
Pengguna Layanan dan Program Siaran melalui Live dan Streaming;
Ruang Lingkup Layanan dan Program Siaran melalui Live dan Streaming;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2020
Penanaman Modal dan InvestasiPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN - PENDELEGASIAN KEWENANGAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD 2020/ No. 82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk menyelearaskan PP No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik dengan pelaksanaan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab Banjarnegara, maka Perbup Banjarnegara No 4 Tahun 2019 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab Banjarnegara perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang perubahan atas Perbup Banjarnegara No 4 Tahun 2019 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada kepala dinas tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kab Banjarnegara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 45 Tahun 2008; PP No 24 Tahun 2018; Perpres No 16 Tahun 2012; Perpres No 39 Tahun 2014; Perpres No 87 Tahun 2014; Perpres No 97 Tahun 2014; Permendagri No 138 Tahun 2017; Perbup Banjarnegara No 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2019 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 82 Tahun 2020
perlindungan dan pelayanan - aparatur sipil negara
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2022/NO.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan
kesejahteraan Aparatur Sipil Negara perlu dilakukan
upaya-upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan
terhadap Aparatur Sipil Negara; bahwa perlindungan kepada Aparatur Sipil Negara
dapat dilaksanakan dalam bentuk Jaminan Kesehatan,
Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan
pendampingan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil
Negara yang menghadapi masalah; bahwa berdasarkan
ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa
pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan
kepada Aparatur Sipil Negara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan
dan Pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perlindungan
Bab III Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
12 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 82 Tahun 2013
Ketenagakerjaan; Pajak dan Retribusi Daerah; Perizinan, Pelayanan Publik
2013
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 82, BD.2013/NO.82
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dipandang perlu menetapkan peraturan pelaksanaannya ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/III/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 025 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Bentuk SKRD; Tata Cara Pembayaran Dan Penentuan Tempat Pembayaran Retribusi; Tata Cara Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Retribusi Perpanjangan Imta; Tata Cara Penagihan Retribusi Perpanjangan IMTA; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Retribusi Perpanjangan Imta; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 82 Tahun 2018
RUMAH SAKIT KHUSUS BERSALIN - RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2018/NO.82
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab
sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan di wilayahnya dan RSUD khusus bersalin daerah Panti Nugroho Kab Purbalingga merupakan salah satu
sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada
masyarakat memiliki peran yang strategis dalam
mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat; bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan
Menteri Kesehatan Nomor 129 /Menkes/SK/11/2008
tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit, maka perlu menetapkan Perbup tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal bagi Rumah
Sakit Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten
Purbaiingga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, dan b maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal RSU Khusus Bersalin Daerah Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jenis pelayanan, indikator dan target rencana pencapaian SPM, pelaksanaan dan penerapan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
26 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 82 Tahun 2012
PROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - TEKNOLOGI, INFORMATIKA, DAN INTERNET - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK
2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 82, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 74014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perluasan Akses Internet Bagi Masyarakat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi digital pada masa pandemi Covid-19 dan peningkatan kualitas layanan publik serta untuk menjamin kepastian hukum dan mendukung kelancaran implementasi program penyediaan internet tanpa biaya melalui program “JakWiFi”, perlu menetapkan Pergub tentang Perluasan Akses Internet Bagi Masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta Permenkominfo No. 25 Tahun 2015.
Peraturan ini berisi tentang penyelenggara, kriteria penyelenggaraan dan pemanfaatan; perencanaan, pengelolaan dan pengembangan; lokasi pemasangan/penempatan dan pendanaan/pembiayaan; peran serta masyarakat; serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan JakWiFi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2021.
PERGUB ini terdiri atas 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 82 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
