Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan
UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007 ; UU No. 26 Tahun 2007 ; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 79 Tahun 2005 ; PP No. 65 Tahun 2005 ; PP No. 8 Tahun 2006 ; PP No. 39 Tahun 2006 ; PP No. 40 Tahun 2006 ; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008 ; PP No. 26 Tahun 2008 ; Perpres No. 2 Tahun 2015 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2012 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 5 Tahun 2014 ; Perda No. 6 Tahun 2016 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006
; Permendagri No. 54 Tahun 2010 ; Perbub Bone Bolango No. 18.a Tahun 2016 ; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/795/SJ ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana kerja pemerintah daerah perubahan kabupaten Bone Bolango Tahun 2017, termasuk di dalamnya mengatur tentang, rencana kerja pemerintah daerah perubahan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa bertambahnya jumlah penduduk dan kecendrungan pola
kehidupan masyarakat yang konsumtif memberi dampak terhadap
produksi sampah baik volume, jenis dan karakteristik sampah ;
b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif,
terpadu, penanganan dari hulu ke hilir, pendayagunaan manfaat sampah
secara ekonomi dan mengubah perilaku masyarakat dalam menangani
sampah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
Jembrana tentang Pengelolaan Sampah ;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008;
1.KETENTUAN UMUM; 2.KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH; 3.HAK DAN KEWAJIBAN; 4.LARANGAN; 5.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2009.
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2004, UU Mo.12 Tahun 2011, PP No.20 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2019
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN ABSTRAK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diperlukan peran serta masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan rasa saling bertanggung jawab guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup, partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Terdiri dari 9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
1. UU No. 38 Tahun 2003
2. UU No. 25 Tahun 2004
3. UU No. 23 Tahun 2014
4. PP No. 8 Tahun 2008
5. PP No. 12 Tahun 2019
6. Perpres No. 18 Tahun 2020
7. Permendagri No. 15 Tahun 2008
8. Permendagri No. 86 Tahun 2017
9. Permendagri No. 70 Tahun 2019
10. Permendagri No. 81 Tahun 2022
11. Permendagri No. 59 Tahun 2021
12. Perda Provinsi Sumbar No. 7 Tahun 2008
13. Perda Provinsi Sumbar No. 6 Tahun 2021
14. Pergub Sumbar No. 18 Tahun 2022
15. Perda Kab. Pasaman Barat No. 7 Tahun 2010
16. Perda Kab. Pasaman Barat No. 2 Tahun 2021
17. Perda Kab. Pasaman Barat No. 21 Tahun 2016
Perbup ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Pasaman Barat Tahun 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 38 Tahun 2021
PERBUP Kab. Tabalong No. 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka konsistensi prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 2024, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022; Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 64 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2015
ABSTRAK:
Menimbang:bahwa dengan mempertimbangkan penyesuaian rencana
kegiatan dan anggaran tahun 2015 sebagai dasar penyusunan
Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2015;
mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun
2012
Materi pokok: mengatur mengenai Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Kabupaten Trenggalek Tahun 2015
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015.
jumlah 10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantaeng Nomor 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN BANTAENG
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka upaya mendorong terciptanya iklim
usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan
daya saing perekonomian dan percepatan peningkatan
penanaman modal serta pengembangan kebijakan penanaman
modal daerah di Kabupaten Bantaeng dan untuk
melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 Tentang
Penanaman Modal Daerah,perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten
Bantaeng;
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Insentif Penanaman
Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4861);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
Dokumentasi dan Informasi Hukum|263
2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
42);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup Dan
Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 93);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun
2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Umum Penanaman Propinsi dan Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 93);
10. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 13
Tahun 2009 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 13);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
(Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 – 2018 (Lembaran
Daerah Tahun 2014 Nomor 1).
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 39 Tahun
2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
Sulawesi Selatan.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 38, BN.2012/NO.633, jdih.dephub.go.id : 7 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
