Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2013

Menemukan 9.391 peraturan dalam 0,035 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 75/PMK.08/2013
Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perekonomian
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 16/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.08/2013 Tentang Pembelian Kembali Surat Berharga Syariah Negara
Download file:
PMK Nomor 75 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 75 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117/PMK.02/2013
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
Diubah dengan
  1. PMK No. 166/PMK.02/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
Mengubah
  1. PMK No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 117 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.011/2013
Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau Yang Memiliki Hubungan Keterkaitan
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 131/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.011/2013 tentang Penetapan Golongan dan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau yang Memiliki Hubungan Keterkaitan
Mencabut
  1. ketentuan Pasal 21A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, Dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Dan Importir Hasil Tembakau
Download file:
PMK Nomor 78 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 78 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2013
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. M Goenawan Partowidigdo Cisarua Bogor pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum
Download file:
PMK Nomor 191 Tahun 2013.pdf
PMK Nomor 191 Tahun 2013 Lampiran.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.011/2013
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
Diubah dengan
  1. PMK No. 16/PMK.010/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
  2. PMK No. 107/PMK.010/2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
  3. PMK No. 175/PMK.011/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Mengubah
  1. PMK No. 224/PMK.011/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain
  2. PMK No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain
Download file:
PMK Nomor 146 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.03/2013
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Abstrak
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 228/PMK.03/2017 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Diubah dengan
  1. PMK No. 39/PMK.03/2016 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
  2. PMK No. 191/PMK.03/2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Mengubah
  1. PMK No. 95/PMK.03/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
  2. PMK No. 79/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
  3. PMK No. 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan
Download file:
PMK Nomor 132 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2013
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2014
Abstrak
APBD
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
Download file:
PMK Nomor 125 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 76/PMK.03/2013
Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Abstrak
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 131/PMK.03/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
  2. PMK No. 26/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
Download file:
PMK Nomor 76 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.02/2013
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 7/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2014
Mengubah
  1. PMK No. 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
  2. PMK No. 117/PMK.02/2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013
Download file:
PMK Nomor 166 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 158/PMK.06/2013
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 94/PMK.06/2019 tentang Pejabat Lelang Kelas I
Mengubah
  1. PMK No. 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I
Download file:
PMK Nomor 158 Tahun 2013.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan