Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017
ABSTRAK:
Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengawasan pembangunan
UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003 ; UU No. 15 Tahun 2004 ; UU No. 25 Tahun 2004 ; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007 ; UU No. 26 Tahun 2007 ; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005 ; PP No. 79 Tahun 2005 ; PP No. 65 Tahun 2005 ; PP No. 8 Tahun 2006 ; PP No. 39 Tahun 2006 ; PP No. 40 Tahun 2006 ; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008 ; PP No. 26 Tahun 2008 ; Perpres No. 2 Tahun 2015 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 8 Tahun 2012 ; Perda Kabupaten Bone Bolango No. 5 Tahun 2014 ; Perda No. 6 Tahun 2016 ; Permendagri No. 13 Tahun 2006
; Permendagri No. 54 Tahun 2010 ; Perbub Bone Bolango No. 18.a Tahun 2016 ; Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 050/795/SJ ;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana kerja pemerintah daerah perubahan kabupaten Bone Bolango Tahun 2017, termasuk di dalamnya mengatur tentang, rencana kerja pemerintah daerah perubahan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
Peraturan Bupati ini terdiri dari 10 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan No. 38 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Jembrana
ABSTRAK:
a. bahwa bertambahnya jumlah penduduk dan kecendrungan pola
kehidupan masyarakat yang konsumtif memberi dampak terhadap
produksi sampah baik volume, jenis dan karakteristik sampah ;
b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif,
terpadu, penanganan dari hulu ke hilir, pendayagunaan manfaat sampah
secara ekonomi dan mengubah perilaku masyarakat dalam menangani
sampah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati
Jembrana tentang Pengelolaan Sampah ;
Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2008;
1.KETENTUAN UMUM; 2.KEGIATAN PENGELOLAAN SAMPAH; 3.HAK DAN KEWAJIBAN; 4.LARANGAN; 5.PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2019/38 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2019
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran sehingga terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta untuk menciptakan kemandirian dalam rangka pembangunan daerah yang memperhatikan prinsip-prinsip demokratis, partisipasi masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, Dan bahwa untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, maka perlu ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012, eraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Pelaksanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
5 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang No. 38 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, UU No.33 Tahun 2004, UU Mo.12 Tahun 2011, PP No.20 Tahun 2004;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Rencana Kerja Pembangunan Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 38 Tahun 2019
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN ABSTRAK
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan
ABSTRAK:
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel diperlukan peran serta masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kesetaraan dan rasa saling bertanggung jawab guna mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 45 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pertisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pembangunan termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, azas dan tujuan, ruang lingkup, partisipasi publik dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Terdiri dari 9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
