PERBUP Kab. Kubu Raya No. 19 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Surat Pertanggungjawaban Belanja Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2019/NO.25, LL Kab. Kubu Raya : 70 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SISTEM DAN PROSEDUR SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan sistem dan prosedur pertanggungjawaban belanja;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perpres No.16 Tahun 2018, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda no.25 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Sistem dan Prosedur Surat Pertanggungjawaban Belanja Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 7 pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Pencabutan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 19 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur Surat Pertanggungjawaban Belanja Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya
Peraturan Bupati ini memiliki 4 halaman dan 66 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 25 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2021 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bansos
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 2 Tahun 2012, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendagri No. 90 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Hibah
3. Bantuan Sosial
4.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
51 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 25 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pergeseran anggaran pada Bab VI Huruf D Nomor 1 huruf m Lampiran Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanan Daerah perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 1 Tahun 2022; PP No 12 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis pergeseran anggaran, kriteria pergeseran anggaran, ketentuan pergeseran anggaran dan mekanisme pergeseran anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2022.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2018/NO.25, TBD.2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 9 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Aplikasi Early Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya tata
kelola Pemerintahan yang baik (good governance) dan
Pemerintahan yang bersih (clean goverment) dalam
penyelenggaraan otonomi Daerah, perlu
diselenggarakan Pengelolaan Keuangan Daerah secara
profesional, terbuka dan bertanggung jawab sesuai
dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam
Peraturan Perundang-Undangan.
Dalam pemanfaatan Sistem Aplikasi Early
Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru agar berjalan efektif, efisien
dan berhasil guna, perlu dibuat pedoman dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis teknologi
informasi sebagai sarana Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Aplikasi
Early Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomer 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Sistem Aplikasi
Early Warning Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan
Kelurahan Setiap Kelurahan Di Kabupaten Musi Rawas
Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 2o2o
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tahun anggaran 2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2009; Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai asas, tujuan dan ruang lingkup dalam menetapkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Bagi Setiap Kelurahan, Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan
Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Musi Rawas dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi dan tepat sasaran. Selain itu mengatur juga mengenai mekanisme pengalokasian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 terdapat kegiatan yang belum diakomodir dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diantaranya Belanja hilang tahun 2007 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dengan merekomendasikan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi dan Tuntutan Perbendaharaan (MPTGR) untuk melakukan penganggaran kembali Belanja Hilang dan penyesuaian kembali Pendapatan Daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta Pergeseran Anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah, Pergeseran Anggaran dapat dilaksanakan dengan melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sambil menunggu Perubahan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan Masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Timor Tengah Nomor 92 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2017; Ppermendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 31 Tahun 2016; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 46 Tahun 2009; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 4 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No.9 tahun 2016; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 92 Tahun 2016.
Pasal 1 APBD TA 2017; Ringkasan Penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran I; Penjabaran APBD dalam Lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 25 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa prioritas penggunaan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan amanat Undang Undang Desa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017; Bahwa dalam rangka pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Desa, perlu menyesuaikan dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Prioritas Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Desa,Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul No. 3 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017
Jumlah Halaman: 13 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERAPAN TRANSAKSI NON TUNAI
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme diperlukan upaya dalam pengelolaan keuangan khususnya untuk transaksi baik pendapatan daerah maupun pada belanja daerah dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
UU No. 58 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Kerinci No. 15 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda Kab. Kerinci No. 3 Tahun 2013; Perda Kab. Kerinci No. 2 Tahun 2014.
Perbup mengatur Penerapan Transaksi Non Tunai, meliputi: Pembayaran dan Penerimaan Non Tunai; Pelaksanaan; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2018.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 25 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NO. 52 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG TAHUN 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Pemerintah melaksanakan penyesuaian atas pagu alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang diantaranya penyesuaian pagu dana desa; Berdasarkan penyesuaian pagu dana desa, Bupati melakukan penyesuaian penghitungan rincian dana desa setiap desa yang dilakukan secara merata terhadap alokasi dasar setiap desa; Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (4) PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, Bupati melakukan perubahan PERBUP tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa yang telah ditetapkan; Berlakunya PERMENKEU No. 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu melakukan perubahan ketentuan dalam PERBUP terkait mekanisme penyaluran dana desa.
UU No. 2 Tahun 1997; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2019; PP No. 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 78 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU No. 205/PMK.07/2019; PERMENDES PDTT No. 6 Tahun 2020; PERMENKEU No. 35/PMK.07/2020; Perda Kab. Lampung Tengah No. 11 Tahun 2019; Perbup Tulang Bawang No. 52 Tahun 2019.
Perubahan atas Peraturan Bupati Tulang Bawang No. 52 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Tahun 2020
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2020.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
