Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru, maka untuk menjamin kelancaran tugas perlu menetapkan uraian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan uraian tugas ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 sebagajmana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana
lelah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 08 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang uraian tugas jabatan struktural Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2011.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 25 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati
Sleman Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman tahun 2011;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2011;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2011.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 25 Tahun 2011
PENATAAN PASAR TRADISIONAL-PUSAT PERBELANJAAN-TOKO MODERN
2011
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 25, BD.2011/NO.25
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa dengan semakin berkembang dan meluasnya usaha perdagangan grosir dan eceran modern, maka Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang secara serasi, sinergi dan bersaing secara sehat dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M DAG/PER/9/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2003
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pasar Tradisional; Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Lokasi; Perizinan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Kemitraan Usaha; Pembinaan dan Pengawasan; Kewajiban dan Larangan; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2011.
Jumlah Halaman: 35 hlm; Lampiran: 3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwauntuk melaksanakanketentuan pasal 53 Peraturan Daerah Nomor 9Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 32/2004; PP 38/2007; PP 41/2007; Permendagri 57/2007; dan Perda Bengkulu Selatan 7/2010.
Materi Pokok: Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Otonomi Daerah di bidang pendidikan,pemuda dan olahraga. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan otonomi daerah bidang kesehatan. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasimempunyai tugas pokokmembantu Bupati dalam melaksanakan urusan OtonomiDaerahdi bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, makaPeraturanBupati Bengkulu Selatan :
1.Nomor 05 Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Pendidikan Pemudadan Olah Raga Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Nomor 06 Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Nomor 07 Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Sosial, Tenaga Kerjadan TransmigrasiKabupaten Bengkulu Selatan
4. Nomor 08 Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Kebudayaan, PariwisatadanPerhubunganKabupaten Bengkulu Selatan
5. Nomor 09 Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Kependudukandan Pencatatan SipilKabupaten Bengkulu Selatan
6. Nomor10Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Pekerjaan UmumKabupaten Bengkulu Selatan,
7.Nomor11Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Koperasi, Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Bengkulu Selatan
8. Nomor12Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Pertanian dan PerternakanKabupaten Bengkulu Selatan
9. Nomor13Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Kelautan dan PerikananKabupaten Bengkulu Selatan
10. Nomor14Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Kehutanan dan PerkebunanKabupaten Bengkulu Selatan
11. Nomor15Tahun 2008tentangTugas Pokok, Fungsidan Uraian TugasDinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan AsetDaerahKabupaten Bengkulu Selatan
12. Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan UraianTugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Bengkulu Selatan
13. Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Kantor Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten bengkulu Selatan
Dicabut dan Dinyatakan tidak berlaku lagi.
152 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 23 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RSWP-3-K) Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Kubu Raya memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi pengembangan sosial ekonomi, budaya dan lingkungan dengan tetap memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.5 Tahun 1990, UU No.10 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.26 Tahun 2007, UU No.27 Tahun 2007, UU No.35 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, PP No.38 Tahun 2007, Permenkp No. 16/MEN/2008, Perda No.2 Tahun 2008, Perda No.8 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan, Kerangka Rencana Strategis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2011.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 63 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2011NOMOR 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 9/1967; UU 32/2004; PP 38/2007; PP 41/2007; Permendagri 57/2007; dan Perda Bengkulu Selatan 7/2010
Materi Pokok: Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas -Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain Perangkat Daerah dan satuan kerja lainnya,menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan Bupati. Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, makaPeraturan Bupati Bengkulu Selatan :
1.Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 23 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Semen
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa untuk meningkatkan dan memperlancar
prasarana transportasi, prasarana pendukung jalan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, prasarana pengairan, pemenuhan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan swadaya masyarakat, serta meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana, perlu mengalokasikan bantuan semen;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Sasaran dan Ketentuan Pembagian Semen; Organisasi Pelaksana; Mekanisme Permohonan; Mekanisme Penyaluran Bantuan; Pengendalian dan Pelaporan; Sumber Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Semen
Jumlah Halaman: 12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara REpubfik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penenggulangan Bencana
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Than 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia n Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentag Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Neara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaiman teiah diubah beberapa kati
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
i 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor i o Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenagangn Pemerintah Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 No.10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Sefatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009
No.l);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor
13 Tahun 2007 tenang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2010 No. 5);
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
RUANG LINGKUP BAB III HIBAH BAB IV BANTUAN SOSIAL BAB V MONTORING DAN EVALUASI BAB VI LAIN-LAIN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 21 Tahun 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo No.74 Tahun 2010 ttg Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 telah ditetapkan Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah; b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan dalam rangka efektivitas pendayagunaan pegawai, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010 tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum pada Pemerintah Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
10 Tahun 2001; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11
Tahun 2010; Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 74 Tahun 2010.
Materi Pokok: Ketentuan-Ketentuan dalam Perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2011.
Merubah Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2010 Tentang Kualifikasi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum Pada Pemerintah Daerah.
Jumlah Halaman: 8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 20 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencanan Aksi Daerah Penyediaan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Majene Tahun 2011-2015
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung percepatan pencapaian tujuan
pembangunan millennium khususnya target 7C air minum
dan sanitasi dan untuk melaksanakan Instruksi Presiden
Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang
berkeadilan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007
tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan
Air Minum;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang;
13. Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor
0445/M.PPN/11/2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Aksi daerah Percepatan Pencapaian Target Millennium
development Goals (RAD-MDGs);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene
Tahun 2006 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011
tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Tekhnis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 4);
Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operaionalisasi
kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air
minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan
pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian
tujuan millennium, khususnya pada target 7C perihal proporsi penduduk
dengan akses terhadap air minum dan sanitasi layak dan berkelanjutan pada
tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2011.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
