PELAYANAN KESEHATAN KELAS III - RINCIAN KLASIFIKASI JENIS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 165, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 165 Seri E Nomor 95
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Klasifikasi Jenis Pelayanan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
balwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2),
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12
Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III
Ruma} Sakit Umum Daerah Kabdpaten Purworejo, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian
Klasifrkasi Jenis Pelayanan Kesehatan Kelas III di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesai Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12
Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang rincian klasisifikasi jenis pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
48 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 166 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, BD.2011/No.11 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010.
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011.
67 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 168 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 168, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 168 Seri E Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya pemenuhan hak setiap orarg di
Daerah untuk memperoleh pelayanan kesehatan,
Pemerintah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan
pelayanan kesehatar di Badal Layaran Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjihowardojo
Purworejo; bahwa untuk sebagai imbalan atas penyediaan layaran
barang/jasa kepada masyarakat, Pemerintah Daerah
mengenakan tarif layalan Badar Layanar Umum
Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo
Purworejo; bahwa untuk memberikar dasar hukum dan pedoman
operasional dalam penyelenggaraan pelayanan
kesehatan dan pengenaar tarif layanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang
Badan Layanan Umum Daerah, maka tarif layanan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daeral Dr. litrowardojo Purworejo perlu diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarn
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif layanan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Tj i trowardojo Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesai Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undarg-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 87 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan tarif, pelayanan, tarif layanan, pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi/jaminan pemeliharaan kesehatan, pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional, pemanfaatan tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2021.
76 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 171 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Kabupaten Kotabaru yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan dilakukan pembangunan berkelanjutan, percepatan penurunan stunting; Bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan stunting dan penurunan prevelensi stunting di Kabupaten Kotabaru guna peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia secara efektif, efisien, dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait, maka dipandang perlu mengatur Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kotabaru; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Pemerintah Daerah berwenang melakukan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan sistematika : Ketentuan Umum; Asas; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Komitnen Pencegahan dan Penurunan Stunting; Pendanaan, Koordinasi dan Sasaran Pencegahan Stunting; Kegiatan Pencegahan & Percepatan Penurunan Stunting; Strategi Pencegahan Stunting; Penajaman, Sasaran, Indikator Kinerja, dan Manfaat; Wewenang dan Tanggung Jawab; Pembinaan; Peran Serta Masyarakat dan Badan; Pementauan, Evaluasi, dan Pelaporan; Ketentuan Lain - Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
21 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau No. 171 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Hospital By Laws) Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa agar penyelenggaraan rumah sakit dapat efektif,
efisien, dan berkualitas diperlukan aturan dasar yang mengatur pemilik, direksi dan komite medik dan medis;
b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Kedokteran (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4431 );
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusn Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Keija Sekretariat Daerah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli
Walikota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perubahan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 971 Tahun 2009 Kompetensi Pejabat Struktural tentang Standar Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 755/Menkes/
PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 772/Menkes/SK/VI
2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PEMILIK
BAB III PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT
BAB IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 173 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
ABSTRAK:
bahwa Air Susu Ibu (ASI) merupakan makanan sempurna bagi bayi karena mengandung zat gizi sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan bayi, maka untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang merupakan hak mutlak bayi perlu adanya dukungan bagi ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang– Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012; . Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/ XII/2008 Nomor PER.27/MEN/XII/2008 dan Nomor 1177/Menkes/ PB/XII/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450/MENKES/SK/ VI/2004; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Asi Eksklusif
3. Inisiasi Menyusu Dini
4. Air Susu Ibu Eksklusif
5. Rawat Gabung
6. Donor Air Susu Ibu
7. Informasi, Edukasi Dan Pedoman
8. Penggunaan Susu Formula Bayi Dan Produk Bayi Lain
9. Tempat Kerja Dan Tempat Sarana Umum
10. Dukungan Masyarakat
11. Pembinaan Dan Pengawasan
12. Penghargaan
13. Sanksi Administratif
14. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 174 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 175, BD 2020/178 SERI E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Suranenggala Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
