pedoman-pemilihan dan penetapan-anggota badan permusyawaratan desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2019 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektifitas dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
UU No 49 Tahun 1999; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 110 Tahun 2016; Perda Kabupaten Kepulauan Mentawai No 2 Tahun 2010
Peraturan Bupati ini memuat 9 Bab, 49 Pasal, dan 4 Lampiran.
Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1-Pasal 2;
Bab II Keanggotaan BPD, Pasal 3-Pasal 4:
Bab III Pengisian Anggota BPD, Pasal 5-Pasal 17;
Bab IV Pemilih, Pasal 18-Pasal 19;
Bab V Pemungutan Suara, Pasal 20-Pasal 34;
Bab VI Penetapan Calon Terpilih, Pasal 35-Pasal 42;
Bab VII Pengesahan dan Pelantikan, Pasal 43-Pasal 46;
Bab VIII Pembiayaan, Pasal 47;
Bab IX Penutup, Pasal 48-Pasal 49;
Lampiran I Formulir yang Digunakan Untuk Pendataan Pemilih dalam Pemungutan Suara di TPS;
Lampiran II Formulir yang Digunakan dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
Lampiran III Formulir yang DIgunakan dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Rapat Pleno Panitia Pemilihan;
Lampiran IV Format Surat Pernyataan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2019.
Peraturan yang akan diatu adalah Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemilihan dan Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa
45 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan khusus Kepada Desa
ABSTRAK:
Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 127 ayat (3) Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan daerah, untuk tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010
Dalam peraturan ini diatur tentang Bantuan Keuangan khusus Kepada Desa, termasuk juga mengatur tentang: Ketentuan Umum; Peruntukan Bantuan Khusus Desa; Permohonan, Penetapan dan Pencairan BKKD; Pelaksanaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Pembinaan dan Pengawasan; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2019.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2019
desa - bantuan keuangan - program penyediaan air minum - sanitasi
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2019/No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa agar pengelolaan kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa Penerima Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kabupaten Tegal dapat berjalan terarah dan tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang petunjuk Pelaksanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masayarakat Kabupaten Tegal;
UU No 13 tahun 1950; UU No 7 Tahun 2004; UU No 7 tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 11 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2014; PP No 60 Tahun 2014; Permendagri No 113 Tahun 2014; Permendagri No 114 tahun 2014; PermenPUPR No 01/PRT/M/2014; PermenPUPR No 18/PRT/M/2007; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perbup Tegal No 68 Tahun 2014; Perbup Tegal No 33 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini pengalokasian dan pengelolaan, objek, pertanggungjawaban, tim koordinasi, pelaksana teknis kegiatan desa, penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala desa antarwaktu melalui musyawarah desa, perlu ditetapkan ketentuan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka regulasi terkait proses pemilihan kepala desa Antarwaktu perlu ditetapkan; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Kabupaten Timor Tengah Selatan
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 10 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Timor
Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2017.
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Ketentuan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa; III Persyaratan Calon Kepala Desa Antarwaktu; IV Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu; V Pembiayaan; VI Pembinaan dan Pengawasan; VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2019.
Terdiri dari 11 Halaman Isi; 59 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Banjar Rejo Kecamatan Belitang Jaya
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan pertimbangan berdasarkan ketentuan Naskah Kerjasama Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan TOPOGRAFI KODAM II SRIWIJAYA Nomor : MOU/279/III/2018, ketentuan Surat Perintah Kerja Nomor : 100/333/SPMK/OKUT/2018, dan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur terkait ketentuan penetapan dan penegasan batas desa yang dijabarkan dari pilar 1 sampai pilar 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 Tahun 2019
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, LD Lombok Barat Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 1 Tahun
2016 ten tang Pengaturan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2019
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07 /2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07 /2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07 /2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 /PMK.07/2018; Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Lombok Barat nomor 31 Tahun 2018.
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2019 DI KABUPATEN LOMBOK BARAT; TERDIRI DARI VII BAB DAN 18 PASAL; MENGATUR HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
1. KETENTUAN UMUM;
2. PENETAPAN RINCIAN DANA DESA;
3. PENYALURAN DANA DESA;
4. PENGGUNAAN DAN DESA;
5. PELAPORAN;
6. SAKSI;
7. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
20
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa dan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 ;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193 Tahun 2018 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 ;
15. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 ;
Tata Cara Pembagian Dan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2019.
PERBUP Kab. Magelang No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD Kabupaten Magelang Tahun 2019 No. 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang perlu diubah.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716);
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 1).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Perbup Magelang No. 2 Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
