Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Asap Rokok.
ABSTRAK:
Bahwa Dengan Diundangkannya Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2012Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok, Perlu Diatur Petunjuk Pelaksanaannya.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 47 Tahun 1999; Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB /I/2O11; Perda Kota Bontang Nomor 5 Tahun 2012.
Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penetapan Kawasan Terbatas Merokok, Bentuk Atau Desain Tempat Khusus Merokok Dan Tata Cara Pemasangan Tanda/Petunjuk Larangan Merokok, Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat, Tata Cara Penegakan Kawasan Tanpa Asap Rokok, Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2015.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjungpinang Nomor 53 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
ABSTRAK:
Bahwa meningkatkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah yang harus dipenuhi berdasarkan ukuran-ukuran yang dapat dijadikan pedoman dan dilakukan secara berkala, terstruktur serta memiliki penanggungjawab yang jelas, dituangkan dalam dokumen Standar Pelayanan Minimal (SPM), RSUD Kota Tanjungpinang dalam menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dituntut untuk meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan manfaat bagi masyarakat dan dalam rangka meningkatkan mutu dan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan pelayanan bagi kesehatan masyarakat, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tanjungpinang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Menetapkan perwali yang mengatur mengenai standar pelayanan minimal rumah sakit umum untuk memberikan pelayanan atau kegiatan minimal yang harus dilakukan rumah sakit sebagai tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2015.
7 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 41 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus Dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome Di Kota Singkawang
ABSTRAK:
bahwa perkembangan jumlah kasus Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immuno Deficiency Syndrome di Kota Singkawang semakin mengkhawatirkan dan meluas ke lingkungan umum sehingga dapat menimbulkan dampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan, khususnya terhadap kualitas Kesehatan Masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 23 tahun 2002, UU No. 29 tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 52 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam NegeriNo. 20 tahun 2007, Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013, Peraturan Menteri kesehatan No. 51 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan No. 74 Tahun 2014, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep.68/Men/IV/2004, PERDA No. 5 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan, Kebijakan Dan Strategi, Penanggulangan HIV dan AIDS, Kewajiban dan Larangan, Kelembagaan, Peran Serta Masyarakat, Pengawasan Dan Pengemdalian, Pembiayaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2015.
19 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 39 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Dan Unit Cathlab Pada Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsudin, S. H. Kota Sukabumi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 39 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan Kota Pontianak
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan, maka dianggap perlu penataan penyelenggaraan kesehatan yang berjenjang dan berkesinambungan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 72 Tahun 2012, Perpres No. 32 Tahun 2014, Permenkes No. 001 Tahun 2012, Permenkes No. 69 Tahun 2013, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Permenkes No. 9 Tahun 2014, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Permenkes No. 56 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Jenjang Rujukan, Tata Cara Rujukan, Pembiayaan Rujukan, Monitoring, Evaluasi, Pencatatan Dan Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2015.
10 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Pusat Kesehatan Masyarakat Di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 36 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengawasan Terpadu Terhadap Penggunaan Bahan Tambahan Pangan Dan Bahan Berbahaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan bahan berbahaya,dan berdasarkan ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 8 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 18 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 Tahun 1983, UU No. 7 Tahun 2014, PP No. 69 Tahun 1999, PP No. 102 Tahun 2000, PP No. 28 Tahun 2004, Permendag No. 75/M-DAG/PER/10/2014, Permen Perindustrian No. 75/M-IND/PER/7/2010, Permenkes No. 33 Tahun 2012, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Kepmen KP No. 52A/KEPMEN-KP/2013, Perda No. 2 Tahun 1989, Perda No. 8 Tahun 2008, Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Bahan Tambahan Pangan Dan Bahan Berbahaya, Pengawasan Dan Koordinasi Pengawasan, Pembinaan Dan Pemberdayaan, Pendanaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2015.
47 halaman, 38 halaman lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang No. 35 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persalinan Aman
ABSTRAK:
bahwa kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia dan salah satu kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 12 Tahun 2001, UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 23 Tahun 2004, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1575/Menkes/Per/XI/2005, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1464/Menkes/Per/X?2010, Peraturan Menteri Kesehatan No. 21 Tahun 2013, Keputusan Menteri Kesehatan No. 237/Menkes/SK/IV/1997,Keputusan Menteri Kesehatan No. 450/Menkes/SK/IV/2004, Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga dan Transmigrasi, dan Menteri Kesehatan No. 48/Men.PP/XII/2008 No. PER.27/MEN/XII/2008, dan No. 1177/Menkes/PB/XII/2008, PERDA No. 5 Tahun 2009, Peraturan No. 4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Persalinan Aman, Program P4K, Kemitraan Bidan Dan Dukun Bayi, Strategi Promosi Kesehatan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan dan Sanksi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2015.
13 halaman dan Penjelasan 4 (Empat) Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 35 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai
salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat pertarna memiliki peranan penting dalam
system kesehatan nasional, khususnya subsistem
upaya kesehatan; bahwa Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 21
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat
(PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kota
Banjarbaru sudah tidak sesuai lagi dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan
Masyarakat, sehingga dipandang perlu untuk
menata ulang penyelenggaraan Pusat Kesehatan
Masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas,
keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam
rangka meningkatkan derajat masyarakat serta
menyukseskan program jaminan sosial nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Banjarbaru tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
(PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kota
Banjarbaru.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun
2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun
2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun
2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun
2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun
2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11
Tahun 2008.
Peraturan Walikota Banjarbaru tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
(PUSKESMAS) pada Dinas Kesehatan Kota
Banjarbaru dengan sistematika; Ketentuan Umum; Pembentukan; Keudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Wewenang; Susunan Organisasi; Uraian Tugas; Kelompok Jabatan Fungsional; Penyelenggaraan Upaya Kesehatan; jaringan Pelayanan Puskesmas; Sistem Informasi; Kepegawaian; Pembiayaan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2015.
18
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
