Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Belanja Bantuan Sosial Pendidikan Bagi Pendidikan Dokter Spesialis
ABSTRAK:
Bahwa untuk efektif, lancar, dan tertibnya pelaksanaan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Pendidikan bagi mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis, perlu diatur pelaksanaannya. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Manokwari Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan publik di bidang kesehatan perlu diatur tata cara pemberian bantuan Pendidikan bagi mahasiswa Pendidikan dokter spesialis
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah Beberapa Kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2022.
Peraturan Bupati mengatur mengenai Tata Cara Belanja Bantuan Sosial Pendidikan bagi Mahasiswa Pendidikan Dokter Spesialis;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kecakapan digital
pada semua lapisan masyarakat, perlu diterapkan
gerakan membangun Kabupaten Purbalingga makin
cakap digital; bahwa untuk menciptakan budaya literasi digital di
Kabupaten Purbalingga, perlu diterapkan budaya
literasi yang berbasis digital; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan
Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap
Digital;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Sasaran Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital
Bab IV Peran Pembuat Kebijakan dalam Gerakan Membangun Kabupaten Purbalingga Makin Cakap Digital
Bab V Pemanfaatan Potensi Lokal
Bab VI Penguatan Ideologi Pancasila
Bab VII Keamanan Digital
Bab VIII Penghargaan Kecakapan Digital
Bab IX Pembiayaan
Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2022.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 114 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023,
maka perlu menyusun Perencanaan Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 111 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dalam hal Terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunn RPJMD Kabupaten kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, Maka Penetapan Perubahan Capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan peraturan Bupati;bahwa berdasarkan hasil Evaluasi tim dari kemenpan RB RI, perlu perbaikan kelengkapan peraturan Daerah Tersebut;bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada Huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012;Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013;Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Meneteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Meneteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021;Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tambahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 103 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kampung Ora Kumuh
ABSTRAK:
bahwa infrastruktur dan pelayanan dasar yang baik di
bidang permukiman dapat mewujudkan permukiman yang
layak huni, produktif, dan berkelanjutan demi masyarakat
yang sejahtera;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Urnurn dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Tegal Nomor 58 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 75 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Lokasi dan Alokasi
Bab IV Pelaksana
Bab V Tata Cara Penyaluran
Bab VI Tata Cara Pelaksanaan
Bab VI Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Bab VII Monitoring dan Evaluasi
Bab VIII Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 101 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Slogan dan Logo Boyolali Metal dalam Visi Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, visi
pembangunan Tahun 2021-2026 yaitu Boyolali Maju,
Meneruskan Pro Investasi, Melangkah dan Menata Bersama
Penuh Totalitas (Metal); bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan mendukung visi pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun
2021-2026, perlu menyusun slogan dan logo Boyolali Metal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Slogan dan Logo Boyolali Metal Dalam Visi
Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2021-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Slogan Boyolali Metal, Logo Boyolali Metal, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 100 Tahun 2022
Administrasi dan Tata Usaha NegaraStruktur OrganisasiKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Sragen No. 65 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang
tertentu pada Perangkat Daerah, Dinas Daerah dan
Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis
Daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7, Pasal
8, dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sragen, pada Dinas Daerah dan Badan
Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
6 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun
2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Bab II Pembentukan
Bab III Kepegawaian dan Jabatan
Bab IV Tata Kerja
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 dicabut.
51 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngawi Nomor 99 Tahun 2022
Pajak dan Retribusi Daerah - Perpajakan - Kebijakan Pemerintah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI PESERTA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menyangkut
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan milik masyarakat peserta Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap di Kabupaten Ngawi, dalam hal ini menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi,
sehingga perlu dilakukan pembebasan atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ngawi.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022;
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018;
Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKP/V /2017,
Nomor : 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daearh Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2010.
Pembebasan BPHTB diberikan kepada:
a. WNI yang memiliki tanah di Daerah;
b. telah melunasi alrumulasi PBB P2 yang terhutang hingga Tahun berjalan; dan/atau
c. bersedia mengikuti program PTSL di Daerah.
Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTP dikoordinasikan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Ngawi. Pengawasan pemberian pembebasan BPHTB dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 95 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,Pelaporan dan Tanggungjawab serta Monitoring dan Evaluasi Hibah Organisasi Kemasyarakatan/Partai Politik/Instansi Pemerintahan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah organisasi kemasyarakatan di Lingkugan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah organisasi kemasyarakatan di Lingkugan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban serta monitoring dan evaluasi hibah organisasi kemasyarakatan di Lingkugan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Hibah;
Monitoring dan Evaluasi;
Pembinaan dan Pengawasan;
Ketentuan Peralihan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
19 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
