PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN NON PNS LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2014/No.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian pelaksanaan
peijalanan dinas dan efisiensi pembiayaan agar sesuai dengan
kebutuhan dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, maka dipandang perlu mengatur ketentuan
Peijalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota
DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup Pemerintah
Kabupaten Luwu;
b. bahwa Peijalanan Dinas sebagaimana yang diatur melalui
Peraturan Bupati Luwu Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Peraturan Bupati Luwu Nomor 26 Tahun 2013
tentang Peijalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non PNS Lingkup
Pemerintah Kabupaten Luwu, dianggap tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan keadaan sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
hurufa dan hurufb, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang D^ar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);
'
V
•
I
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah teraldiir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kcduduketri Keuangan Kcpala Daerah dan Wakil Kepeila
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaraga Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan JL<embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor
8Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kineija Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2005
tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri, Bagi Pejabat/
Pegawai di Lingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah
Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;
17. Peraturan Menteri Keusingan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Peijalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
20. Peraturan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2005
tentang Penyesuaian Tarif Batas Atas dan Batas Baw^h
Angkutan Penumpang antara Kota Dalam Provinsi (AKDP)
Kelas Ekonomi di Jalan dengan Mobil Bus Umum dan Mobil
Penumpang dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 15 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 9 Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2014;
24. Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2013 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggarsin 2014.
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS
BAB III
DASAR PERJALANAN DINAS
BAB IV
JENIS DAN KEGIATAN PERJALANAN DINAS
BAB V
ALAT TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS
BAB VI '
JANGKA WAKTU
BAB VII
BIAYA PERJALANAN DINAS
BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DAN PERTANGGUNGJAWABANNYA
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2014.
NOMOR :58 TAHUN 2014
22
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 58 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Depok Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penghapusan dan Penyisihan Piutang Pajak Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kendari No. 58 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Transportasi Nasional Pada Tatanan Transportasi Lokal
ABSTRAK:
bahwa transportasi sebagai urat nadi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan mempunyai peranan penting serta strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkukuh ketahanan nasional, dan mempererat hubungan antar bangsa dalam usaha mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
Pasal 4 ayat (1), Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran dan Manfaat
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Visi, Misi dan Kebijakan Sistranas pada Tatralok
Bab V Arah Pengembanan Jaringan Transportasi
Bab VI Pembiayaan
Bab VII Ketentuan Peralihan
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
34 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 58 Tahun 2014
TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA STAF AHLI BUPATI BATANG
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2014/58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemberdayaan peran Staf Ahli Bupati Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Bupati Batang Nomor 42 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengaturtentang Tugas Pokok Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati Batang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2014.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar No. 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Air
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Air Kabupaten Banjar maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Air
agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas UPT Laboratorium Kesehatan Air; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Air Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tuban No. 58 Tahun 2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembangan
ABSTRAK:
Dalam upaya peningkatan pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan, Pemprov. Sumsel telah membentuk jejaring Intermediator Teknologi dan Forum Komunikasi Inkubator Teknologi Prov. Sumsel. Sistem Pendayagunaan Hasil Penelitian dan Pengembanggan Sumsel berlandaskan Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah yang telah diintegrasikan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumsel. Untuk itu perlu menetapkan pergub ini.
Dasar Hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 18 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 2 Tahun 2014; PP No. 20 Tahun 2005; Permendagri No. 20 Tahun 2011; PB Menristek dan Mendagri No. 03 Tahun 2012 dan No. 36 Tahun 2012; Perda No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda No. 11 Tahun 2012; Pergub No. 20 Tahun 2013.
Dalam Peraturan ini diatur tentang sistem pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai ketentuan umum, unsur-unsur sistem pendayagunaan, mekanisme kerja, keuangan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 58 Tahun 2014
Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2014/NO.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan
barangj jasa yang efektif dan efisien, pada Rumah Sakit
Umum Daerah Balangan.
bahwa untuk melaksanan ketentuan Pasal 105
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
ten tang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Bad an
Layanan Umum Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan
barangjJasa pada Rumah Sakit Umum Daerah
Balangan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peratruran Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Jenjang Nilai Pengadaan
barangjJasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Balangan, dengan sistematika ketentuan umum; prinsip pelaksanaan pengadaan barang/jasa; jenjang nilai dan metode pemilihan penyediaan barang/jasa; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 58 Tahun 2014
tugas - fungsi - dan - tata - kerja - unsur - organisasi - dinas - pendapatan - pengelolaan - keuangan - dan - aset - daerah
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD 2014/ No.58
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah sehubungan adanya perubahan organisasi perangkat daerah pada Dinas Pendpatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah maka perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 56 Tahun 2010; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 1 Tahun 2013; Perbup Pangandarean No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
45 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 58 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG / JASA DI PEKON
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
