Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Tertentu
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu, konsumen pengguna Bahan Bakar Minyak jenis tertentu dalam penggunaan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu didasarkan atas rekomendasi Pemerintah Kabupaten Sleman; b. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, Bupati menetapkan besaran persentasi alokasi kebutuhan bahan bakar minyak bersubsidi untuk konsumen pengguna tertentu dari kuota yang telah ditetapkan oleh Pemerintah ditetapkan;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; . Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2012;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 165 ayat (4) Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
2031 maka untuk mendukung pelaksanaannya perlu
dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; bahwa Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
sebagaimana dimaksud dalarn huruf a bertugas
dalam penyelenggaraan Koordinasi penatan ruang
yang rneliputi proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang; bahwa Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2010
tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012 tentang Reneana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Ternanggung Tahun 2011-2031 sehingga
harus diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan
Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nornor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab, pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 32 Tahun 2010 dicabut.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 33 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Perparkiran
ABSTRAK:
dalam rangka Penertiban dan Pengendalian Kendaraan
Bermotor yang diparkir pada tempat perparkiran, maka perlu
diatur Tata Cara Pelaksanaan Perparkiran
UU No 26 Tahun 2004; UU 32 Tahun 2004; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; PP No 74 Tahun 2005
dalam peraturan ini diatur mengenai pelaksanaan Pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Nomor 32 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Perbup Nias No. 20 Tahun 2012 Ttg Penetapan Besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Nias TA 2012
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prosedur Pelayanan Keprotokolan Dan Kegiatan Kedinasan Bupati/Wakil Bupati Polewali Mandar
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan Tugas Bupati dan
Wakil Bupati Polewali Mandar yang efektif, efisien
dan terkoordiansi dengan baik, maka dipandang
perlu menyusun prosedur pelayanan keprotokoleran
dan kegiatan Kedinasan Bupati/Wakil Bupati
Polewali Mandar Tahun Anggaran 2012
UU No 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 43 Tahun 1999; UU No 26 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaiman telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 9 Tahun 2010; UU No 12 Tahun 2011; PP No 25 Tahun 2000; PP No 74 Tahun 2005;
dalam peraturan ini diatur tentang prosedur pelayanan keprotokoleran dan kedinasan bagi Bupati dan atau wakil Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 75 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyaluran hibah dan batuan sosial kepada penerima hibah dan bantuan sosial perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 tentang Hibah dan Banruan Sosial;
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana setah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nornor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2012;
Materi Pokok: Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2012.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 75 Tahun 2011 tentang Hibah dan Bantuan Sosial
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 30 Tahun 2012
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008, tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi; b. Bahwa agar kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis, diperlukan Piagam Pengawasan Internal;
Dasar Hukum: ; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Kedudukan; Visi Dan Misi; Nilai-Nilai; Fungsi Dan Tugas; Maksud, Tujuan Dan Sasaran; Ruang Lingkup Pengawasan Intern; Kewenangan; Tanggung Jawab; Hubungan Kerja Dan Koordinasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 19 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
