Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangk apeningkatan kualitas kinerja pelayanan jasa, administrasi dan/atau barang yang diselenggarakan perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemko Semarang, maka perlu dilakukan evaluasi melalui survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik; bahwa sebagaimana hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Perwal Semarang tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 tahun 1992; PP No 53 Tahun 2010; PP No 96 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; PermenPANRB No 16 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pelaksanaan survei kepuasan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 19 Tahun 2017
dinas kearsipan dan perpustakaan - tugas dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan berlakunya Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah Kab Temanggung maka Perbup Temanggung No 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Arsip, Perpustakaan dan Dokumentasi Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 43 Tahun 2007; Uu No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 87 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perbup Temanggung No 60 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas dan fungsi kepala dinas, sekretariat, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, jabatan fungsional.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 70 Tahun 2008 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 19 Tahun 2017
DANA DESA - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN - penggunaan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD 2017/ No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian
Dana Desa Setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, perlu mengatur tata cara penghitungan dan
pembagian rincian Dana Desa setiap Desa serta
penggunaan Dana Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian
Dana Desa Setiap Desa serta Penggunaan Dana Desa di
Kabupaten Kebumen Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sumber, besaran, pembagian dan penghitungan rincian dana desa setiap desa, mekanisme penyaluran, penggunaan, pertanggungjawbaan dan pelaporan, pemantauan dan evaluasi sisa dana desa, sanksi, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
92 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
a. dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pengeolaan hibah dan bantuan sosial agar lebih optimal, maka dipandang perlu menetapkan tata cara penganggaran, pelaksanaan, penataushaaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten WOnosobo
b. bahwa Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 44 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan
c. berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan peraturan bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos yang bersumber dari APBD Kab. Wonosobo
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kai terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor4 Tahun 2015; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri 21 Tahun 2011; Permendagri 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri 14 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonosobo NOmor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai KEtentuan Umum; Ruang Lingkup; Hibah; Bantuan Sosial; Tim Evaluasi; Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011
67
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN INSENTIF GURU/PEGAWAI TIDAK TETAP DAN GURU/PEGAWAI SWASTA
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada guru/pegawai tidak tetap dan guru/ pegawai swasta;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Telmis Pemberian Insentif Bagi Guru/Pegawai Tidak Tetap dan Guru/ Pegawai Swasta;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31 O;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Tujuan dan Sasaran;
3. Kriteria Penerima Insentif;
4. Pengajuan, Pencairan dan Pertanggungjawaban;
5. Pelaporan dan Penataan;
6. Pembinaan dan Pengawasan;
7. Sanksi;
8. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis;
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyaluran dan Penghasilan Kepala Desa,Perangkat Desa,Badan Permusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Bupati untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran dana bantuan keuangan pemerintah desa berupa tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan Kelembagaan Desa secara terencana,terarah dan terpadu agar tercapai tertib Admnistrasi perlu ditetapkan pedoman mengenai penyaluran Dana bantuan keuangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014;sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 58 Tahun 2005;PP No 73 Tahun 2005;UU No 38 Tahun 2007;Pemendagri No 13 Tahun 200;Pemendagri No 35 Tahun 2007;Pemendagri No 37 Tahun 2007;Pemendagri No 83 Tahun 2015;Pemendagri No 84 Tahun 2015;Perda No 5 Tahun 2006;Perda No 6 Tahun 2006;Perda No 9 Tahun 2010;Perda No 10 tahun 2006;Perda No 11 Tahun 2006;Perda No 5 Tahun 2008;Perda No 1 Tahun 2015;Perda no 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini di atur tentang Pedoman Umum penyaluran dana penghasilan Kepala Desa Perangkat Desa Badan Pemusyawaratan Desa dan Kelembagaan Desa,penghasilan tetap dan tujangan kesejahteraan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,penetapan Dana ,tujuan dan persyaratan pengajuan dan penyaluran,laporan dan pertanggung jawaban penyaluran Dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja UPT Kebersihan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan
Susunan Organisasi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur;
UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 10 Tahun 2016.
UPT Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur. Susunan Organisasi UPT Kebersihan terdiri atas:
a. Kepala UPT;
b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
c. Kelaompok Jabatan Fungsional.
Dalam melaksanakan tugas UPT Kebersihan mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan pembuangan/ pemusnahan dan pemanfaatan sampah, mengurus pompa tinja dan CMK (Cuci, Mandi, Kakus) serta membersihkan jalur jalan umum dan parit/ drainase; dan
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kebersihan. Kepala UPT dijabat oleh aparatur sipil negara yang memenuhi syarat dan sesuai kompetensi jabatan dengan eselon IVa atau jabatan pengawas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
7 hlm. 2 lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 19 Tahun 2017
PERWALI Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
Mengubah
PERWALI Kota Gorontalo No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS & FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN & PENCATATAN SIPIL KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil Kota Gorontalo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang administrasi kependudukan perlu penjabaran lebih rinci tentang penerbitan dokumen kependudukan; bahwa untuk efektifnya penjabaran rincian penerbitan dokumen kependudukan perlu dilakukan perubahan.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016.
Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi , Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
tidak ada
tidak ada
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dananya belum tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Sondowoso Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sondowoso Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sondowoso Tahun 2011 Nomor 8 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Sondowoso Nomor 1 Tahun 2014 Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boridowoso Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sondowoso Tah un 2014 Nomor 1 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Sondowoso Nomor 10 Tahun 2016 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sonclowoso Tahun 2016 Nomor 10);
Peraturan Bupati Sondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang
Penjabaran /\nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sonclowoso Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pcnjabaran /\nggaran Peridapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Serita Dae rah Kabupaten Sondowoso Tahun 2017 Nomor 14);
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66
Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peratura n Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Serita Daerah Kabupaten Sondowoso Tahun 2017 Nomor J 4) cliubah sebagai berikut:
1. Keten tua n Pasal 1 diubah;
2. Ketentuan Pasal 2 diubah;
3. Ketentuan Pasal 3 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
