Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004

Retribusi Izin Usaha Angkutan

Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
39 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2004

Retribusi Izin Penyelenggaraan Pameran

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Lemda No.40-2004 (Izin Penyelenggaraan Pameran).pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2004

Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Kesehatan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PP No.40 TH 2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2004

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014

Mencabut :

KEPPRES No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

Download :
KEPPRES No.40 TH 2004.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2004

Sistem Jaminan Sosial Nasional

Kesehatan Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Download :
UU Nomor 40 Tahun 2004.pdf

Abstrak

sistem-jaminan-sosial-nasional

2004

Undang-undang (UU) NO. 40, LN. 2004/ No. 150, TLN NO. 4456, LL SETNEG : 24 HLM

Undang-undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur; bahwa untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, TUJUAN, DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN 3. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL 4. DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL 5. KEPESERTAAN DAN IURAN 6. PROGRAM JAMINAN SOSIAL 7. PENGELOLAAN DANA JAMINAN SOSIAL 8. KETENTUAN PERALIHAN 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2004.
-
Susunan organisasi dan tata kerja Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan dan urun biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Jenis-jenis pelayanan yang tidak dijamin Badan Penyelenggara Jaminan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Besarnya iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta batas upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Tambahan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai manfaat pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Tata cara pengelolaan dan pengembangan Dana Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
45

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 40 Tahun 2004

Organisasi dana Tata Kerja Kecamatan

Struktur Organisasi

Download :
40 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2004

Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc Pada Mahkamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad-Hoc pada Mahlamah Agung

Download :
PP No.41 TH 2004.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 41 Tahun 2004

Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Di Kota Tasikmalaya

Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Download :
2004_41.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2004

Wakaf

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Download :
UU Nomor 41 Tahun 2004.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 41 Tahun 2004

Perizinan Atau Perjanjian Di Bidang Pertambangan Yang Berada Di Kawasan Hutan

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan

Download :
KEPPRES No.41 TH 2004.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2004.