Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004

Retribusi Izin Usaha Angkutan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah Ini Mnegatur Tentang Ketentuan Umum, Perizinan, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Retribusi Izin Usaha Angkut, Retribusi Dan sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikn, Dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Angkutan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bogor

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Cibinong

Tanggal Penetapan

30 Agustus 2004

Tanggal Pengundangan

06 September 2004

Tanggal Berlaku

06 September 2004

Sumber

LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 196

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bogor

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 105 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

39 Tahun 2004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

retribusi - izin - usaha - angkut
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 39, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 196
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Angkutan
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha angkut organgdan barang berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Izin Usaha Angkut. Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab Bogor No. 7 tahun 2001. Peraturan Daerah Ini Mnegatur Tentang Ketentuan Umum, Perizinan, Nama Obyek Dan Subyek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Retribusi Izin Usaha Angkut, Retribusi Dan sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Penagihan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Sanksi Administrasi, Ketentuan Pidana, Penyidikn, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2004. 30 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521