Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.869 peraturan dalam 0,015 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 2001
• Berlaku mulai 23 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokrasi Rakyat Korea Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
029.doc
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 118 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Mengubah
  1. KEPPRES No. 96 Tahun 2000 tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
Download file:
Keputusan_Presiden_no_118 TH 2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 96 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 118 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Yang Terbuka Dengan Persyaratan Tertentu Bagi Penanaman Modal
Download file:
Keputusan_Presiden_no_96_th_2000.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 171 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Abstrak
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 42 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
  2. KEPPRES No. 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Mencabut
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. KEPPRES No. 121 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999
  3. KEPPRES No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
  4. KEPPRES No. 182 Tahun 1998 tentang Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara
Download file:
Keppres_No_171_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 170 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Maroko Mengenai Peningkatan Dan Perlindungan Atas Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Download file:
Keppres_No_170_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 167 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Pengesahan Protocol To Amend The Agreement Among The Governments Of Brunei Darussalam, The Republic Of Indonesia, Malaysia, The Republic Of The Philippines, The Republic Of Singapore, And The Kingdom Of Thailand For The Promotion And Protection Of Investments (Protokol Perubahan Terhadap Perjanjian Antara Pemerintah-Pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura, Dan Kerajaan Thailand Untuk Peningkatan Dan Perlindungan Investasi)
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan ASEAN Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN)
Download file:
Keppres_No_167_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 122 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 116 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Mengubah
  1. KEPPRES No. 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Download file:
Keppres_No_122_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 121 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara
Mencabut
  1. KEPPRES No. 114 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. KEPPRES No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mengubah
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. KEPPRES No. 183 Tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
Keppres_No_121_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 120 Tahun 1999
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999
Mencabut
  1. KEPPRES No. 113 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Mengubah
  1. KEPPRES No. 78 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 Tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
  2. KEPPRES No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal
Download file:
Keppres_No_120_Th_1999.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 117 Tahun 1999
• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERPRES No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal
Mengubah
  1. KEPPRES No. 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal
  2. KEPPRES No. 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal
Download file:
Keppres_No_117_Th_1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan