PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 9.105 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Kehutanan dan Perkebunan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Mengubah
  1. PP No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 57 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
APBD Kepegawaian, Aparatur Negara Ketenagakerjaan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Mencabut
  1. PP No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi
Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2012
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Lingkungan Hidup Pertahanan dan Keamanan, Militer
Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Ketenagakerjaan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PP No. 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Mengubah
  1. PP No. 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  2. PP No. 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  3. PP No. 76 Tahun 2007 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  4. PP No. 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  5. PP No. 28 Tahun 2002 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  6. PP No. 83 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1998
  7. PP No. 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
  8. PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Pariwisata dan Kebudayaan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 24 Tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan
Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 Tahun 2012
• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu
Transportasi Darat/Laut/Udara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan