Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1957

Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1957

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 54 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 55 Tahun 1957) Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957

Download :
PP No. 021 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 21 Tahun 1957

Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

Download :
UU Darurat Nomor 21 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 1957

Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang

Perpajakan

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 34 Tahun 1953 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951, Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan tentang Pengubahan Ordonansi Pajak Peralihan 1944" (Lembaran-Negara Nomor 87 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 21 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Menetapkan- Undang-Undang- Darurat- Nomor- 14- Tahun- 1952- Tentang- Perubahan- Dan -Penambahan- Peraturan- Pemungutan- Pajak- Peralihan- Pajak -Upah -dan -Pajak Kekayaan Sebagai Undang-Undang

1957

Undang-undang (UU) NO. 21, LN. 1957 No. 41, TLN No. 1327, LL SETNEG : 12 HLM

Undang-undang (UU) tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat Nomor 14 Tahun 1952 Tentang Perubahan Dan Penambahan Peraturan Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah dan Pajak Kekayaan (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 87) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan (Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 87); bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undang Darurat tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan (Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 87); bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang.
Pasal I Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No. 14 tahun 1952 tentang perubahan dan penambahan peraturan pemungutan pajak peralihan, pajak upah dan pajak kekayaan ditetapkan sebagai Undang-undang dengan perubahan-perubahan dan tambahan-tambahan sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal II Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Lembaran Negara No. 17 tahun 1944), sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang No. 34 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 84)

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
Ordonansi Pajak Peralihan 1944 (Lembaran Negara No. 17 tahun 1944), sebagaimana ini telah diubah semenjak jadinya, terakhir dengan Undang-undang No. 34 tahun 1953
Mengubah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1953; Diubah dengan Perpu Nomor 16 Tahun 1959; dan Diubah dengan Perpu Nomor 17 Tahun 1959.
31

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1957

Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan Tentara Tinggi Di Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.22 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1957

Menambah Pangkat-Pangkat Organik dalam Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1955)

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 200 Tahun 1961 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Mengubah :

PP No. 19 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil "Pgpn 1955" (Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1955, Lembaran-Negara No. 48 Tahun 1955 Sebagaimana Telah diubah dan ditambah Kemudian)
PP No. 23 Tahun 1955 tentang Peraturan Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia

Download :
PP No. 022 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1957

Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Diubah dengan :

UU No. 26 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Download :
UU Nomor 22 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penyelesaian- Perselisihan -Perburuhan

1957

Undang-undang (UU) NO. 22, LN. 1957 No. 42, TLN No. 1227, LL SETNEG : 33 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

ABSTRAK:

bahwa sudah tiba waktunya untuk mengganti Undang-undang DaruratNo. 16 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan;bahwa perlu diadakan peraturan baru untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan perburuhan
Pasal 21 dan 89 Undang-undang Dasar Sementera Republik Indonesia
BAGIAN I.TENTANG ISTILAH-ISTILAH DALAM UNDANG-UNDANG INI BAGIAN II Tentang penyelesaian di daerah. BAGIAN III Tentang penyelesaian di pusat BAGIAN IV Tentang Enquete BAGIAN V Tentang Arbitrage BAGIAN VII Tentang aturan hukuman BAGIAN VIII Ketentuan peralihan BAGIAN IX Ketentuan terakhir

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Undang-undang DaruratNo.16 tahun 1951 tentang PenyelesaianPerselisihan Perburuhan
-
33

Undang-undang Darurat No. 22 Tahun 1957

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

UUDrt No. 20 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat
UU No. 15 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat

Download :
UU Darurat Nomor 22 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang Darurat No. 23 Tahun 1957

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat Ke II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
UU Darurat Nomor 23 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1957

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin Dari PDA Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang

BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
UU Nomor 23 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 14- Tahun-1955 -Lembaran-Negara -No. 42 -Tahun -1955- Tentang- Penunjukan- Bagian- Pembikinan- Sera -dan- Vaksin-Dari -PDA- Lembaga- Pasteur -Di Bandung- Menjadi-Perusahaan -Negara-Dalam -Arti -"Indische Bedrijven Wet" -Staatsblad -1927 No. 419)-Sebagai- Undang-Undang

1957

Undang-undang (UU) NO. 23, LN. 1957 No. 45, TLN No. 1230, LL SETNEG : 7 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara No. 42 Tahun 1955) Tentang Penunjukan Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin Dari PDA Lembaga Pasteur Di Bandung Menjadi Perusahaan Negara Dalam Arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-Undang

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Undang-undangDaruratNomor 14 tahun 1955 tentang penunjukan Badan PembikinanSera dan Vaksin dari pada Lembaga Pasteur di Bandung menjadiPerusahaan Negara dalam arti "Indische Bedrijven Wet" (Staatsblad1927 Nomor 419): b.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang
Pasal 89 dan Pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia;
Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang DaruratNomor 14 tahun 1955 tentang penunjukan Bagian Pembikinan Sera danVaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung menjadi PerusahaanNegara dalam arti "Indische Bedrijvenwet" (Staatsblad 1937 Nomor 419)ditetapkan sebagai undang-undang yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1Bagian Pembikinan Sera dan Vaksin daripada Lembaga Pasteur diBandung ditunjuk menjadi Perusahaan Negara dalam arti Pasal 2"Indische Bedrijvenwet".Pasal 2Neraca pembukaan pada 1 Januari 1955 dari Bagian Pembikinan Seradan Vaksin daripada Lembaga Pasteur di Bandung ditetapkan sesuaidengan daftar yang dilekatkan pada Undang-undang Darurat ini

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 1955.
-
-
7

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1957

Pembekuan Badan-Badan Koordinasi Keamanan Daerah dan Koordinasi Keamanan Kabupaten sebagai yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 23) Tentang Dewan Keamanan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 14 Tahun 1955 tentang Dewan Keamanan

Download :
PP No. 023 Tahun 1957.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 1957.