Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.897 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1981

• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu

Iuran Pembayaran Eksploitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan

Abstrak

Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Download file:

PP NO 6 TH 1981.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1975

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Pengangkutan Zat Radioaktip

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 26 Tahun 2002 tentang Keselamatan Pengangkutan Zat Radioaktif

Download file:

PP NO 13 TH 1975.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1975

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Izin Pemakaian Zat Radioaktip Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 9 Tahun 1969 tentang Pemakaian Isotop Radioaktif Dan Radiasi

Download file:

PP NO 12 TH 1975.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1975

• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu

Keselamatan Kerja Terhadap Radiasi

Abstrak

Kesehatan Ketenagakerjaan Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 63 Tahun 2000 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Terhadap Pemanfaatan Radiasi Pengion

Download file:

PP NO 11 TH 1975.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1973

• Berlaku mulai 51 tahun yang lalu

Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan Dan Penggunaan Pestisida

Abstrak

Lingkungan Hidup Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PP NO 7 TH 1973.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1969

• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu

Pemakaian Isotop Radioaktif Dan Radiasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan Lingkungan Hidup Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktip Dan Atau Sumber Radiasi Lainnya

Download file:

pp no 009 tahun 1969.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Standar Industri

Abstrak

Lingkungan Hidup Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia

Download file:

pp no 009 tahun 1964.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

Abstrak

Lingkungan Hidup Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perpres Nomor 14 Tahun 2024.pdf

Karbon - Penangkapan - Penyimpanan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 14, LN 2024 (27) : 47 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon

ABSTRAK:

Untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan penurunan emisi, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau Carbon Capture and Storage (CCS) adalah kegiatan usaha yang mencakup penangkapan Karbon dan/atau pengangkutan Karbon tertangkap, penginjeksian dan penyimpanan Karbon ke ZTl dengan aman dan permanen sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik. Zona Target Injeksi (ZTI) adalah sistem batuan dalam formasi geologi mencakup lapisan zona penyimpanan, lapisan zona penyangga, lapisan zona kedap dan perangkap geologi yang mampu menampung Karbon yang diinjeksikan, secara aman dan permanen serta memenuhi standar keamanan lingkungan. Penyelenggaraan CCS pada Wilayah Izin Penyimpanan Karbon dilaksanakan oleh pemegang izin berdasarkan lzin Eksplorasi dan lzin Operasi Penyimpanan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2024.
Kontraktor atau pemegang lzin Operasi Penyimpanan harus melakukan Monitoring untuk menjamin keselamatan pekerja, keselamatan instalasi dan peralatan, keselamatan lingkungan, dan/atau keselamatan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 47 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kebun Raya

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya

Download file:

Perpres Nomor 83 Tahun 2023.pdf

Kebun Raya

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 83, LN 2023 (161) : 21 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penyelenggaraan Kebun Raya

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan pembangunan dan pengelolaan kebun raya yang dilaksanakan secara terencana dan terkoordinasi, perlu melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha, dan perguruan tinggi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang penyelenggaraan kebun raya dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan kebun raya meliputi: 1) penyusunan rencana pengembangan kebun raya; 2) pembangunan kebun raya; 3) pengelolaan kebun raya; dan 4) pembinaan dan pengawasan. Fungsi kebun raya terdiri atas konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Pendanaan penyelenggaraan Kebun Raya yang menjadi kewenangan Badan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersumber dari: 1) anggaran pendapatan dan belanja negara; 2) anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau 3) sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 21 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 11 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan

Abstrak

Lingkungan Hidup Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perpres Nomor 11 Tahun 2023.pdf

Urusan Pemerintahan - Konkuren Tambahan - Bidang - Energi dan Sumber Daya Mineral - sub-Bidang Energi Baru Terbarukan

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 11, LN.2023/No.20, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan

ABSTRAK:

Untuk mendukung program strategis Pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi primer dan tercapainya kontribusi Indonesia dalam penurunan emisi global perlu mengoptimalkan kewenangan koordinasi dan sinergis antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang dimaksud diatur dalam Peraturan Presiden dengan berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2007; UU Nomor 21 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 70 Tahun 2009; PP Nomor 79 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 22 Tahun 2017.
Perpres ini mengatur mengenai Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada sub-Bidang Energi Baru Terbarukan. Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan merupakan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam huruf CC angka 4 Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain pembagian urusan pemerintahan subbidang Energi Baru Terbarukan tersebut, dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2023.
Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan bidang energi dan sumber daya mineral pada subbidang Energi Baru Terbarukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran file: 7 hlm.

First
Previous
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 1981.