Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.351 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1983
• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu
Pembinaan Kepelabuhanan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan
Diubah dengan
  1. PP No. 23 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Tentang Pembinaan Kepelabuhanan
Mencabut
  1. PP No. 1 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran
Download file:
PP NO. 11 TH 1983.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Angkutan Motor "Damri" Menjadi Perusahaan Umum (Perum)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 31 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Damri
Mencabut
  1. PP No. 233 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Negara Angkutan Motor Damri
Download file:
PP NO 30 TH 1982.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta
Mencabut
  1. PP No. 205 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta
Download file:
PP NO 24 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1981
• Berlaku mulai 43 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 229 Tahun 1961 Tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Djakarta Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 229 Tahun 1961 tentang Penyerahan Perusahaan Negara Pengangkutan Penumpang Jakarta Oleh Pemerintah Pusat Kepada Daerah Khusus Ibu-Kota Jakarta Raya
Download file:
PP NO 23 TH 1981.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan Dan Dok Alirmenjaya Dan Penggabungannya Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mengubah
  1. PP No. 220 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkapalan Alir Menjaya
Download file:
PP NO 28 TH 1979.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1978
• Berlaku mulai 46 tahun yang lalu
Perusahaan Umum Dak Dan Galangan Kapal
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 4 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok Dan Galangan Kapal Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP NO 14 TH 1978.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951 Tentang Dinas Pencari Pemberi Pertolongan Untuk Kapalkapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan
Abstrak
Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir
  2. PP No. 12 Tahun 2000 tentang Pencarian Dan Pertolongan
Mencabut
  1. PP No. 54 Tahun 1951 tentang Dinas Pencahari Dan Pemberi Pertolongan Untuk Kepentingan Kapal-Kapal Laut Dan Udara Yang Mendapat Kecelakaan
Download file:
PP NO 12 TH 1972.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 70 Tahun 1971
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serbaguna "Merpati Nusantara" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 20 Tahun 1965 tentang Perubahan Dan Tambahan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 1962, Tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara" (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 66)
  2. PP No. 19 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara Daerah Dan Penerbangan Serba Guna "Merpati Nusantara
Download file:
PP NO 70 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 1971
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Galangan Kapal Nusantara Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari
Mencabut
  1. PP No. 216 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Industri Perkapalan Dan Perusahaan Angkutan
Download file:
PP NO 68 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 67 Tahun 1971
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara (P.N.) Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 102 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara "Garuda Indonesian Airways"
Download file:
PP NO 67 TH 1971.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan