Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

Menemukan 8.959 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-011/A/JA/01/2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pendidikan dan Pelatihan Gabungan Aparatur Hukum Polisi, Jaksa, dan Hakim Tahun 2011

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2011.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-003/A/JA/01/2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Evaluasi Diklat Tahun Anggaran 2011

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2011.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-001/A/JA/01/2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Rancang Bangun Kurikulum dan Silabus Tahun Anggaran 2011

Abstrak

Pendidikan

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2011.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-005/A/JA/01/2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Angkatan I, II, dan III Tahun 2011

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Pendidikan

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2011.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-038/A/JA/09/2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-014/J.A/2/1998 tentang Pengelolaan Perpustakaan Hukum dan Dokumentasi Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 38 Tahun 2011.pdf

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-048/A/J.A/12/2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-35/A/J.A/12/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-064/A/JA/07/2007 tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia

Download file:

Peraturan Kejaksaan Nomor 48 Tahun 2011.pdf

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar dan Pengelolaan pada Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan LPSK 3 Tahun 2011.pdf

STANDAR - PENGELOLAAN - RUMAH AMAN - LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2011

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 3, BN 2011 (663); 10 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar dan Pengelolaan pada Rumah Aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemberian perlindungan saksi dan korban di rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diperlukan pengaturan mengenai standar dan pengelolaan rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, maupun wujud profesionalisme dalam fungsi layanan pada rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
UU Nomor 20 Tahun 2001; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 15 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2004; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 21 Tahun 2007; Permen Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan ini mengatur mengenai rumah aman LPSK yang mencakup kategori rumah aman dan spesifikasi rumah aman; kelembagaan rumah aman; prosedur pelayanan dan pembiayaan perlindungan saksi dan korban di rumah aman

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2011.
lampiran file 10 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan LPSK 2 Tahun 2011.pdf

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR - LAYANAN INFORMASI PUBLIK - LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2011

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 2, BN 2011 (409); 13 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga publik yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban yang seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 44 Tahun 2008; PP Nomor 14 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur mengenai klasifikasi informasi dan dokumen publik di Lingkungan LPSK; tanggung jawab, wewenang, dan kedudukan PPID; tata kerja; mekanisme pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan LPSK; prosedur pelayanan informasi di lingkungan LPSK,

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2011.
lampiran file 13 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan LPSK 1 Tahun 2011.pdf

PEDOMAN - PELAYANAN - PERMOHONAN - PERLINDUNGAN - LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

2011

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 1, BN 2011 (207); 15 hlm

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ABSTRAK:

bahwa keadilan merupakan tuntutan pelayanan publik yang dalam setiap aktivitasnya harus dapat diterima, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar dan hak konstitusi masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 44 Tahun 2008
Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam aktivitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang masuk dan diterima melalui Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UPP LPSK)

CATATAN:

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2011.
lampiran file 15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2011.