Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011

Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam aktivitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang masuk dan diterima melalui Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UPP LPSK)

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

T.E.U.

Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Nomor

Bentuk

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Bentuk Singkat

Peraturan LPSK

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

28 Maret 2011

Tanggal Pengundangan

06 April 2011

Tanggal Berlaku

06 April 2011

Sumber

BN 2011 (207); 15 hlm

Subjek

STANDAR / PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 126 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan LPSK 1 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PEDOMAN - PELAYANAN - PERMOHONAN - PERLINDUNGAN - LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2011
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban NO. 1, BN 2011 (207); 15 hlm
Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban TENTANG Pedoman Pelayanan Permohonan Perlindungan pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
ABSTRAK:	bahwa keadilan merupakan tuntutan pelayanan publik yang dalam setiap aktivitasnya harus dapat diterima, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan serta merupakan bagian dari pemenuhan hak-hak dasar dan hak konstitusi masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi manusia secara terukur dan dapat dipertanggungjawabkan Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 13 Tahun 2006; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 44 Tahun 2008 Peraturan ini mengatur mengenai petunjuk pelaksanaan dan teknis dalam aktivitas pelayanan penerimaan permohonan perlindungan kepada saksi dan/atau korban yang masuk dan diterima melalui Unit Penerimaan Permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (UPP LPSK)
CATATAN:	Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2011. lampiran file 15 hlm