Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Peraturan Di Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa dibuat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, maka ketentuan teknis mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa.
Mengingat : 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 17. Peraturan Bupati Sampang Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 77);
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa, Peraturan Desa, Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa, Pembatalan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraaturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Keputusan BPD, Teknis Penyusunan, Penyebarluasan Peraturan di Desa, Pembinaan Penyususnan Peraturan di Desa, Pembiayaan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA DESA BANUA MARTINUS KECAMATAN EMBALOH HULU
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, penegasan dan Pengesahan Batas Desa banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu;
Dasar Hukum PERATURAN BUPATI ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.76 Tahun 2012, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2009.
Dalam PERATURAN BUPATI ini diatur tentang penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa desa Banua Martinus Kecamatan Embaloh Hulu dalam 7 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
6 Halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Utara Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2019 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
Peraturan ini mengatur tentang:
a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul;
b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
c. mekanisme penyelenggaraan Kewenangan Desa;
d. pelaporan dan evaluasi;
e. pembinaan dan pengawasan; dan
f. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2019.
-
-
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Donggala Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 65 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: pemilihan Kepala Desa; pemilihan Kepala Desa serentak; mekanisme pemilihan Kepala Desa antar waktu; masa jabatan; pengangkatan Penjabat Kepala Desa; biaya pemilihan Kepala Desa; saksi; kampanye dan masa tenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Peraturan Bupati Donggala Nomor 52 Tahun 2015.
32 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan tata cara
pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan
Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
145/PMK.07 /2018; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Bupati Seruyan Nomor 29 Tahun 2018
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PENGALOKASIAN;
BAB III
PENYALURAN;
BAB IV
PENGGUNAAN ;
BAB V
PELAPORAN;
BAB VI
SANKSI;
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI ;
BABVUI
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan
Lembaga
Kemasyarakatan
Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan
kualitas sumber daya masyarakat, perlu peningkatan
kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa agar
berkonstribusi efektif dalam mengorganisasikan inisiatif,
prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan
masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong
royong dibidang pengelolaan sumber daya pembangunan
dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan
terukur
UU No 28 Tahun 1959;;UU No 6 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 39 Tahun 2008;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 43 Tahun 2014;Permendagri No 18 Tahun 2018;Permendagri No 111 Tahun 2014;Perda No 1 Tahun 2015
Lembaga Kemasyarakatan Desa , Lembaga Adat Desa , Hubungan Kerja Lembaga Kemasyarakatan desa dan Lembaga Adat Desa ,Pembinaan dan Pengawasan ,Ketentuan Lain-Lain , Ketentuan Perahlian ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Peraturan Daerah Pembentukan
Lembaga Masyarakat Desa Nomor 27 Tahun 2OL6 tentang Pedoman Penataan
Lembaga Kemasyarakatan
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 20 Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA KELURAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN DANA KELURAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan dana Kelurahan yang
bersumber dari APBN dan APBD khususnya untuk
kegjatan pembangunan sarana dan prasarana dan
pemberdayaan masyarakat, maka perlu disusun
pedoman pelaksanaan
UU No.6 Tahun 1991, UU No.23 Tahun 2014, UU No.12 Tahun 2018, PP No.17 Tahun 2018, Permendagri No.130 Tahun 2018, PERDA No.8 Tahun 2016, PERDA No.11Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan
Dana Kelurahan Kegiatan Pembangunan Sarana
Dan Prasarana Dan Pemberdayaan Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2019.
Halaman 23
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2019
teknis pemberian bantuan keuangan khusus pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dengan mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 menggunakan mekanisme e-voting, maka guna efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019
Mengingat : 19. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor9 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016, Nomor 15); 21. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 67); 22. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 1)
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2019.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 20 Tahun 2019
pedoman - pendirian - badan - usaha - milik - desa
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2019/20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 87 ayat 1 UU No. 6 Tahun 2014 desa dapat mendirikan BUMD dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa serta untuk menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, pendelolaan aset milik desa yang dikelola oleh BUMD sesuai potensi desa maka perlu menetapkan perbup tentang Pedoman Pendirian Badan Usaha Milik Desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendes, PDTT No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendirian BUMD, Bentuk Organisasi Dan Pengelola BUMD, Permodalan Jenis Usaha Hasil Usaha Dan Kepailitan, Kerjasama BUMD, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUMD, Pembinaan Pengawasan Dan Audit, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
13 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat