Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Bantuan Hukum
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan bantuan hukum, dipandang perlumenetapkan Standar Operasional Prosedur;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud , perlu menetapkan Peraturan Bupati TanahLaut tentang Standar Operasional Prosedur PelayananBantuan Hukum;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BANTUAN HUKUM DENGAN SISTEMATIKA ,KETENTUAN UMUM; STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN BANTUAN HUKUM; TATA KERJA; DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2014.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2014 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jenis Rencana Usaha dan / Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) di Kabupaten Lebong
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang tidak memerlukan AMDAL, maka dipandang perlu ditetapkan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL-UPL) dalam kabupaten Lebong
Materi Pokok: setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan dan Retribusi Tempat Pelelangan
ABSTRAK:
Bahwa retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang penting guna membiayai
pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan
Masyarakat.
Bahwa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
merupakan pungutan Pemerintah Daerah atas penyediaan
fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dan
Retribusi Tempat Pelelangan.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun
2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Nomor 49 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru Nomor 53 Tahun 2008; Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2014; Keputusan
Gubernur Maluku Nomor 48 Tahun 2014; Surat Kepala Biro
Hukum dan HAM Nomor 44/RO.HKM&HAM/III/14.
Perbup ini diatur tentang retribusi pasar grosir
dan/atau pertokoan sebagai pembayaran atas pelayanan
penyediaan pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas
pasar pertokoan yang dikontrakan. Peraturan ini menetapkan
struktur dan besarnya tarif baik untuk retribusi pasar grosir
dan/atau pertokoan maupun tarif retribusi untuk tempat
pelelangan. Peraturan ini mengatur bahwa pemungutan
retribusi tidak dapat diborongkan dan dipungut dengan
menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan itu. Untuk Wajib
Pajak yang tidak membayar tepat waktu dikenakan sanksi
administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari
retribusi yang terutang. Selanjutnya peraturan ini juga
mengatur tata cara pembayaran, tata cara penagihan,
pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa
penagihan, serta tata cara pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2014.
Penjelasan 4 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 54 Tahun 2014
PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
2014
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD 2014/NO.54
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PROVINSI JAWA BARAT
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 KMK No. 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB, telah ditetapkan Pergub Jabar No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub Jabar No. 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Pergub Jabar No. 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Jawa Barat. Untuk optimalisasi dan akuntabilitas penggunaan biaya pungutan PBB, perlu dilakukan Perubahan Ketiga atas Pergub No. 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pemungutan PBB Bagian Provinsi Jabar yang ditetapkan dengan Pergub Jabar.
UU No. 11 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PMK No. 83/KMK.04/2000; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Provinsi Jabar No. 10 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 12 Tahun 2008; Perda Provinsi Jabar No. 13 Tahun 2008; Keputusan Gubernur Jabar No. 973/KEP.727-DESEN/2008; Keputusan Gubernur Jabar No. 973.05/Kep.97-Desen/2008.
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Provinsi Jawa Barat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2014.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Banjar, maka guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Uraian Tugas
UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang 18 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah 44 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6/ Menhut-II/ 2009; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/ Menhut-II/ 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Tugas Fungsi Dan Uraian Tugas; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 54 Tahun 2014
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Third Protocol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between Association Of Southeast Asian Nations And The Peoples Republic Of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Asosiasi Bangsa-bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 54 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Bagan Akun Standar
ABSTRAK:
bahwa untuk mengatur belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendapatan Kapitasi
dari Jaminan bahwa untuk mcngatur bclanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Pendapatan Kapitasi dari Jaminan Keschatan Nasional Kesehatan Nasional (JKN) dan mengakomodasi
Penambahan Rekening di APBD serta memindahkan kode rekening yang telah ada ke dalam rekening yang lebih sesuai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun
2O06; Peraturan Bupati .lepara Nomor 47 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Lampiran pada huruf B.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2014.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 47 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar diubah.
59 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 54 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
