Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 25.497 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Abstrak

Desa Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Download file:

1. PERDA NO 1 TAHUN 2017 ...ESA 24 JULI 2017.pdf

pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No. 1/ 2017

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

ABSTRAK:

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa mengamanatkan peraturan mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa dan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini mengatur tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 1 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Abstrak

Desa Struktur Organisasi

Download file:

PERDA_1_2017 tentang SOTK Desa.pdf

DESA-STRUKTUR ORGANISASI

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa

ABSTRAK:

a, bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan desa yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat desa, maka perlu pengaturan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk peraturan daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
1. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 2. UU No 12 Tahun 1950 3. UU No 12 Tahun 2011 4. UU N. o 6 Tahun 2014 5. UU No 23 Tahun 2014 6. PP No 79 Tahun 2005 7. PP No 43 Tahun 2014 8. Perpres No 87 Tahun 2014 9. Permendagri No 84 Tahun 2015 10. Perda No 2 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem kelembagaan yang mengatur tugas, fungsi dan hubungan kerja. Peraturan ini berisi ketentuan umum; Pemerintah Desa; Tugas dan Fungsi Kepala Desa; Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa; Tata Kerja Pemerintahan Desa; Hubungan Peemrintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Perda ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 bulan sejak Perda ini diundangkan.
22

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bombana No. 3 Tahun 2016 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Bombana No. 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
PERDA Kab. Bombana No. 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana
PERDA Kab. Bombana No. 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana
PERDA Kab. Bombana No. 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

Download file:

Perda Bombana No. 03 Tahun 2016.pdf

PERANGKAT DAERAH

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3 Tahun 2016, LD. 2016/ NO. 3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bombana dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, pembentukan unit pelaksana teknis, staf ahli, dan kepegawaian. Selain itu dalam peraturan ini juga terdapat ketentuan lain-lain yang mengatur beberapa tugas perangkat daerah yang telah ada untuk melaksanakan tugasnya sampai terbentuknya peraturan perundangan yang baru

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2016.
a. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah; b. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; c. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Bombana; d. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana; e. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
9

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 95 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

pergub-95-2016.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI BALI

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 95, BD.2017/No.95

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016.
I. Ketentuan Umum. II. Kedudukan dan Susunan Organisasi, 1.Kedudukan; 2.Susunan Organisasi. III. Tugas dan Pokok Badan. IV. Fungsi Badan. V. Rincian Tugas Kepala Badan. VI. Rincian Tugas Sekretariat; 1.Sekretaris; 2.Kepala Sub Bagian. VII. Rincian Tugas Bidang; 1.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan; 2.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis; 3.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. VIII. Kelompok Jabatan Fungsional. IX. Tata Kerja. X. Jabatan Perangkat Daerah. XI. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 55 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA CIREBON

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERWAL552016.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 54 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANA TORAJA

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

54.pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 54, LD.2016/NO.54

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 huruf d angka 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Pembentukan, Susunan Dan Tipe Dinas Lingkungan Hidup
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Toraja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tana Toraja
30 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

7._kominfo_1.pdf

SOTK

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 49, BD NOMOR 49

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 (lima) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13).
Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas komunikasi, informatika dan persandian; 3. Susunan Organisasi; 4. Rincian Tugas dan Fungsi; 5. Tata Kerja; 6. Ketentuan Lain-lain; 7. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Toraja Nomor 47 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANA TORAJA

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

47.pdf

struktur organisasi

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 47, LD.2016/NO.47

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TANA TORAJA

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 huruf d angka 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Pembentukan, Susunan dan Tipe Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dal Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Mengatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Tana Toraja.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2016.
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 36 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas pokok dan Fungsi jabatan struktural pada Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Daerah Kabupaten Tana Toraja.
19 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo Nomor 39 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

Peraturan Walikota Palopo...or 39 Tahun 2016.pdf

SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISi PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 39, LK.2016/NO.39

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka Perlu mengatur Susunan Organisasi, Kedudukan, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Palopo.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186 ); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 1. 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA PALOPO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PALOPO BABI KETENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Palopo; 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Palopo dan Perangkat Daerah Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Walikota adalah Walikota Palopo; 4. Sekretaris Daerah adalah Selaetaris Daerah Kota Palopo; 5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo 8. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 10. Susunan organisasi adalah Susunan Organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 11. Togas Pokok adalah sejumlah tugas pokok dan tanggung jawab dalam jabatan Struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo; 12. Rincian Togas adalah Kewenangan yang melekat pada Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo. BABU SUSURAN ORGAIUSASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretaris; 1) Sub Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah; 1) Seksi Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah; 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; 3) Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengkajian Perundang• Undangan. d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 1) Seksi Ketertiban Umum; 2) Seksi Tindak Internal; 3) Seksi Operasi dan Pengendalian. e. Bidang Perlindungan Masyarakat; 1) Seksi Satuan Linmas; 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat;dan 3) Seksi Data dan Informasi. f. Jabatan Fungsional; g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) (2) Bagan Struktur Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. BAB Ill KEDUDUKAN Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja membantu Walikota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota; BABm TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RIRCIAR TUGAS Bagian Kesatu KEPALA SATUAN Pasal 4 ( 1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, yang mempunyai Tu.gas Pokok : melaksanakan kewenangan otonomi daerah di Bidang ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota serta mengkoordinasikan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Fungsi : a. penyusunan program dan pelaksananaan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah; b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum serta Bimbingan Masyarakat di Daerah; c. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan Pembinaan Ketertiban Umum, Bimbingan Masyarakat serta penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; f. penyusunan laporan basil kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; g. pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai Rincian Tu.gas : a. mengoordinasikan penyusunan rencana program Satpol PP; b. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan; c. membina bawahan dan meningkatkan produktifitas kerjanya; d. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional; . e. merumuskan kebijakan daerah di bidang program, operasional dan penyidikan; f. memantau, mengkordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penegakan Perundang-Undangan daerah, Pembinaan Ketertiban Umum dan ketenteraman dan Bimbingan Masyarakat; g. memfasilitasi rapat koordinasi pemeliharaan penyelenggaraan pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, Penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; h. melakukan hubungan kerjasama fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah serta lembaga terkait; i. melaksanakan penyusunan laporan basil kegiatan satuan polisi pamong prajaserta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; j. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Walikota, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kedua SEKRETARIAT Paragraf 1 Sekretaris Pasal 5 ( 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas; (2) Sekretaris mempunyai Tu.gas Pokok : memberikan pelayanan teknis administrasi kepada kepala badan dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup badan, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindaklanjut. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris, mempunyai Fungsf : a. pelaksanaan urusan Sekretariat dan rumah tangga dinas; b. pelaksanaan urusan Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut; c. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan surat menyurat; d. penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan Anggaran; dan e. pengoordinasian pengelolaan Administrasi Keuangan; (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; f. melaksanakan koordinasi kegiatan sehingga terwujud sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan; g. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; h. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan data dan informasi; i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan; j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan aparatur; k. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi; 1. melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kebutuhan anggaran; m. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan tindak lanjut basil pemeriksaan; n. melaksanakan pembinaan dan Pengelolaan; o. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang; p. melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana; q. melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan; r. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; s. menilai prestasi kerja bawahan; t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala dinas, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Sub Bagian Umum, dan Kepegawaian Pasal 6 (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi Kepegawaian dan Aset. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai Ri.nci.an Tu.gas: a. menyusun rencana kegiatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan rencana kegiatan; f. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah/negara; g. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; h. melaksanakan urusan kepegawaian; i. melaksanakan urusan hukum dan perundang-undangan; j. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik; k. melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan; 1. melaksanakan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan serta pemusnahan arsip: m. melaksanakan pengusulan penghapusan dan pemindah tanganan aset; n. menyusun laporan basil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan; o. menilai prestasi kerja bawahan; dan p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut Pasal 7 (1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris; (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja, pengelolaan keuangan, membuat laporan dan mengelola Data base Dinas dan Tindak lanjut basil pemeriksaan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut, mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakan penyusunan rencana program, anggaran dan kegiatan; b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas; c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup sekretariat; d. menyusun, merancang, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas; e. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; f. melaksanakan sistem akuntansi dan verifikasi dokumen keuangan; g. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran; h. melaksanakan penyusunan laporan keuangan; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan; j. menyiapkan bahan penyelesaian tindak lanjut basil pemeriksaan; k. melaksanakan pengelolaan data dan kerjasama; 1. menilai prestasi kerja bawahan; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan sekretaris, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga BIDANG PENEGAKAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH Paragraf 1 Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah Pasal 8 (1) Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas. (2) Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Tu.gas Pokok : membantu kepala satuan polisi pamong praja melaksanakan penyusunan, koord.inasi, penegakan Peraturan Daerah; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2),Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Fu.ngsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; c. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan laporan; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah. (4) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai Rincian Tu.gas: a. menyusun rencana dan program di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang penegakan Perundang• Undangan daerah sebagai bahan rumusan kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman lingkup penegakan Perundang-Undangan daerah, pengawasan serta Penyelidikan dan Penyidikan sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan bidang penegakan Perundang-Undangan daerah; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat; h. melaksanakan penyusunan laporan basil kegiatan satuan polisi pamong praja serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 2 Seksi Pengawasan Pelanggaran Peraturan Daerah Pasal 9 ( 1) Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda mempunyai Tu.gas Pokok : Melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan pengawasan pelanggaran Perundang-Undangan Daerah. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pengawasan Pelanggaran Perda mempunyai Rincian Tu.gas : a. melaksanakaan dan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja penegakan Perundang-Undangan Daerah; b. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; c. melaksanakan pendataan dan penentuan titik-titik lokasi penertiban; d. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan; e. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Pengawasan Pelanggaran Perda; f. menganalisa data dan membuat telaahan staf serta pengkajian pelaksanaan Pengawasan Pelanggaran Perda; g. melakukan bubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; h. membuat laporan basil kegiatan Seksi serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam mengambil kebijakan; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Pasal 10 ( 1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang (2) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Penyelidikan dan Penyidikan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai Rinci.an Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja Penyelidikan dan Penyidikan; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan evaluasi dan laporan; c. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan; d. menganalisa data dan membuat telaahan staf serta pengkajian dan pengembangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan; e. melaksanakan Hubungan kerjasarna antar perangkat daerah dan lembaga terkait; f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan; g. membuat dan menyusun berkas perkara tindak pidana pelanggaran; h. membuat laporan basil kegiatan; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya. J. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Pengkajian Perundang-Undangan Pasal 11 (1) Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang-Undangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi. (2) Kepala Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta melaksanakan kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan. (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang-Undangan mempunyai Rincf.an Tugas : a melaksanakaan dan menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Kerjasama antar lembaga dan pengkajian Perundang• Undangan; b. melaksanakan pengumpulan dan penyimpanan Peraturaan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; c. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan penyelenggaraa.n kerjasama dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Walikota; d. membuat telaahan staf dan bahan kajian kebijakan umum pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan peraturan perundang• undangan; e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; f. melaksanakan monitoring dan pelaporan basil pelaksanaan kegiatan; g. melakukan pendistribusian tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan serta mengevaluasi basil kerjanya; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaa.n tugas. Bagian Keempat BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Paragraf 1 Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Pasal 12 (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. (2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai Tugas Pokok : membantu Kepala Satuan Palisi Pamong Praja melaksanakan penyusunan, koordinasi dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana dan program di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; dan c. pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai Rincian Tugas : a. menyusun rencana dan progam di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. menjelaskan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; c. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai bahan rumusa.n kebijakan; d. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkup Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian sebagai bahan rumusan kebijakan; e. mengkaji bahan kebijakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang Ketertiban Umum, Tindak Internal dan Operasi dan Pengendalian; f. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusa.n kebijakan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah dan lembaga terkait; h. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan. 1. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; J. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf2 Seksi Ketertiban Umum Pasal 13 (1) Seksi Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai Tugas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dengan penyusunan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Ketertiban Umum mempunyai Rincl.an Tugas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang Ketertiban Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. melaksanakan pendataan, penetapan jadwal dan penentuan sasaran operasi; c. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Ketertiban Umum; d. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan operasi; e. melaksanakan pembinaan terhadap warga negara atau badan hukum untuk tidak melakukan pelanggaran; f. melaksanakan tindakan represif non yustisial terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran; g. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga negara atau badan hukum yang melakukan pelanggaran; h. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Seksi Ketertiban Umum; i. melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah serta lembaga terkait; j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Ketertiban Umum; k. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; 1. menilai prestasi kerja bawahan; m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksi Tlndak Internal Pasal 14 (1) Seksi Tindak Internal dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan pembinaan Sumber Daya Aparatur lingkup satuan. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana program kerja Tindak Internal; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Tindak Internal; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Tindak Internal; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tindak Internal; e. melaksanakan kegiatan penindakan; f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di bidang Tindak Internal; g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Tindak Internal sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; h. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; i. menilai prestasi kerja bawahan; j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Operasi dan Pengendalian Pasal 15 ( 1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian dan penyusunan kebijakan pelaksanaan Operasi dan Pengendalian; (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan program kerja di bidang Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai pedoman pelaksanaan tugas; b. memeriksa data sebagai penyusunan bahan kebijakan Seksi Operasi dan Pengendalian; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Seksi Operasi dan Pengendalian; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Seksi Operasi dan Pengendalian; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan operasi; f. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan gangguan ketenteraman masyarakat; g. melaksanakan pengawasan dan atau tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat; h. melaksanakan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman masyarakat; i. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengendalian para petugas jaga pada tempat-tempat tertentu seperti perkantoran di lingkungan Pemerintah Daerah, rumah dinas pejabat dan tempat lainnya yang dianggap penting; I. melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan pengendalian para petugas pengamanan dan pengawalan pejabat Pemerintahan Daerah; m. melaksanakan kerjasama pengamanan pada acara-acara penting pemerintahan dan kegiatan masyarakat dengan perangkat daerah dan instansiterkaitlainya; n. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum Seksi Operasi dan Pengendalian; o. melakukan hubungan kerja fungsional dengan SKPD, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Operasi dan Pengendalian sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan q. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; r. menilai prestasi kerja bawahan; s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Bagian Kelima BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT Paragraf 1 Bidang Perlindungan Masyarakat Pasal 16 (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan. (2) Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok : membantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan penyusunan, koordinasi dan perumusan kebijakan lingkup Perlindungan Masyarakat. (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Fungsi: a. penyusunan rencana · dan program di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di Bidang Perlindungan Masyarakat; c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang satuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan lnformasi; dan d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat. (4) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana dan progam di Bidang Perlindungan Masyarakat; b. mengkaji bahan kebijakan teknis di bidangsatuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan Informasi; c. mengkaji dan mengoreksi bahan pedoman pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan lingkupsatuan Linmas, Bina Potensi Masyarakat Bidang Data dan Informasi; d. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan Bidang Perlindungan Masyarakat; e. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; f. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan g. melaksanakan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; h. menilai prestasi kerja bawahan; i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala satuan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Peragraf 2 Seksl Satuan Llnmas Pasal 17 ( 1) Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Satuan Linmas mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup Satuan Linmas. (3) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja satuan Linmas; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan Satuan Linmas; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Satuan Linmas; d. m�nyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi Satuan Linmas; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan Satuan Linmas;; f. melaksanakan pelatihan dasar Satuan Linmas, dan fasilitasi perlengkapan bagi LINMAS Kelurahan; g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum lingkup Satuan Linmas; h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; 1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Satuan Linmas; j. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 3 Seksl Bina Potensi Masyarakat Pasal 18 ( 1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai Tu.gas Pokok: melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajiaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan lingkup bina potensi masyarakat. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja di bidang bina potensi masyarakat; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan bina potensi masyarakat; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bina potensi masyarakat; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi bina potensi masyarakat; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan bina potensi masyarakat; f. melaksanakanpembinaan kesiagaan masyarakat dan pemberdayaan potensi masyarakat; g. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum di lingkup Bina Potensi Masyarakat; h. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi, Serta lembaga terkait; i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Bina Potensi Masyarakat ; j. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; k. menilai prestasi kerja bawahan; 1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Paragraf 4 Seksi Data dan lnformasi Pasal 19 (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. (2) Kepala Seksi Data dan lnformasi mempunyai Tu.gas Pokok : melakukan penyiapan bahan koordinasi, pengkajian serta penyusunan Data dan Informasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai Rincian Tu.gas : a. menyusun rencana teknis operasional dan progam kerja pengelolaan Data dan Informasi; b. memeriksa data sebagai bahan penyusunan kebijakan; c. menyusun dan menyiapkan bahan laporan basil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengolahan data dan informasi; d. menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dalam hal penyediaan data dan informasi; e. menganalisa data untuk bahan kajian pengembangan fungsi penyaluran informasi; f. membuat telaahan staf sebagai bahan kajian kebijakan umum pengelolaan data dan informasi; g. melakukan hubungan kerja fungsional dengan perangkat daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah serta lembaga terkait; h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Seksi Data dan Informasi ; i. melakukan pendistribusian tugas dan memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan kepada bawahan; j. menilai prestasi kerja bawahan; k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan kepala bidang, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. BABV TATAKERJA Pasal 20 ( 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib dan taat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang• undangan; (2) Kepala Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/ swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; Pasal 21 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu dan pegawai pada Dinas wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 22 (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing; (2) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 23 Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil alngkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 24 (1) Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Jabatan Fungsional Tertentu pada Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. BABVI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS Pasal 25 ( 1) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Satuan; (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Walikota. BABVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 26 Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dengan keahlian tertentu. Pasal 27 (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terdiri dari sejumlah tenaga danjenjangjabatan fungsional sesuai dengan keahlian; (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas; (3) Jenis, jumlah dan Jenjang Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. ... BABV PENUTUP Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Ini, maka Peraturan Walikota Palopo Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 29 Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2016.
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
21

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

Abstrak

Struktur Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERDA Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran

Download file:

2t74N9cqNOHfAMkGGIPfpqm64.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2016.