Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.
UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. HSU No. 12 Tahun 2016; Perbup HSU No. 52 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara yang terdiri atas 7 Bab dan 11 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Maret 2018.
52 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 19 Tahun 2018
STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUHAMMAD SANI KABUPATEN KARIMUN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun
ABSTRAK:
bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2010
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2018
kebijakan dan strategi kabupaten gorontalo utara dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis samapah rumah tangga
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2018/No. 363
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Gorontalo Utara dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.11 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 81 Tahun 2012; Perpres No.97 Tahun 2017; Permendagri No.80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Perda Kabupaten Gorontalo Utara NO. 2 Tahun 2015.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Kebijakan Dan Strategi Kebupaten Gorontalo Utara Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termasuk didalamnya mengatur tentang arah jakstrada, penyelenggaraan jakstrada, pendanaan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2018.
Terdiri dari 34 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 3 Tahun 1982; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU No. 7 Tahun 1983; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 17 Tahun 2013; PERPRES Nomor 98 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewajiban Pendaftaran Bagi Pelaku Usaha; BAB III KSWP; BAB IV Tata Cara Pelaksanaan KSWP; BAB V Layanan Publik Tertentu; BAB VI Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan dalam pasal 104 ayat (20) serta pasal 106 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.
UUD tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU TAhun 1959 No 27; UU No. 3 TAhun 1953; UU No 25 tahun 2004; UU no 23 tahun 2014; UU No 9 Tahun 2015; UU no 23 Tahun 2014; No 8 Tahun 2008; No.86 tahun 2107,No 22 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini Diatur Dengan Ketentuan Umum Pasal 1,2,Rencana Kerja Pemerinntah daerah pasal 3; Pelaksanaan Pasal 4, Perubahan Pasal 5, Ketentuan Penutup Pasal 6
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2018.
4hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2018
sistem pengendalian intern - penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2018/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Dasar hukum peraturan bupati ini: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016.
Dalam peraturan bupati ini diatur tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan efektivitas penyelenggaraan SPIP, dan petunjuk teknis penyelenggaran SPIP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2018.
93 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan penggunaan Dana
Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Jawa Timur dan
pembayaran gaji tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas,
maka perlu untuk melakukan perubahan terhadap
Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Kediri Nomor 6 Tahun 2018
mengatur mengenai perubahan APBD tahun Anggaran 2018
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
-
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 19 Tahun 2018
perubahan Kedua atas peraturan Bupati deli serdang nomor 471 tahun 2011 tentang petunjuk teknis perhitungan nilai sewa rekalme, nilai dasar reklame dan nilai strategis daerah kabupaten deli serdang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupti Deli Serdang Nomor 471 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Bahwa Perbup Deli Serdang No. 435 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Perbup Deli Serdang No. 471 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian.
Bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Reklame perlu dilakukan peningkatan terhadap Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, dan Nilai Strategis.
Bahwa berdasarkan hal diatas perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati No. 435 Tahun 2014 dalam suatu Peraturan Bupati.
UU Drt No. 7 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda Kabupaten Deli Serdang No. 2 Tahun 2008, Perda Kabupaten No. 2 Tahun 2011, Perda Kabupaten Deli Serdang No 3 tahun 2016, Perbup Deli Serdang No. 1551 Tahun 2009.
Peraturan Bupati Deli Serdang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang No. 471 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai Dasar Reklame, Dan Nilai Strategis Daerah Kabupaten Deli Serdang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
5 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
