WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPAU
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. 2018/ No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ACEH TIMUR
ABSTRAK: |
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Aceh Timur.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 3 Tahun 1982; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU No. 7 Tahun 1983; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 6 Tahun 2000; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 17 Tahun 2013; PERPRES Nomor 98 Tahun 2014; PERMENDAGRI Nomor 112 Tahun 2016; Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 10 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Kewajiban Pendaftaran Bagi Pelaku Usaha; BAB III KSWP; BAB IV Tata Cara Pelaksanaan KSWP; BAB V Layanan Publik Tertentu; BAB VI Penutup.
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
- 9 halaman
|