Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesehatan dan keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maka dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan, pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Pontianak.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.2 Tahun 2015, Perpres No.59 Tahun 2017, Permendagri No.15 Tahun 2008, PermenPPPA No.6 Tahun 2009, PermenPPPA No.4 Tahun 2014, Perda No.6 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup, Perencanaan; Pelaksanaan; Kelembagaan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
Peraturan ini memiliki 18 halaman.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 19 Tahun 2019
Permenkumham No. 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
Permenkumham No. 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 19, BN 2019/ NO 224; http://jdih.kemendag.go.id/: 5 HLM
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGELOLAAN PENGADUAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN/ATAU SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BLITAR
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka .perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang mempunyai hak dan peran untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan, dan/atau sengketa lingkungan hidup;
b. bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Blitar bertugas dan berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Sengketa Lingkungan Hidup Di Kabupaten Blitar;
Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar;
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 02 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011 Nomor 1 /E);
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Obyek pengaduan;
3. Tata Cara Pengelolaan Pengaduan;
4. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
5. Pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2019 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Jaringan Dokumentasi dan lnformasi Hukum Kabupaten Jepara;
b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah perlu membangun kerja sama daJam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan lnformasi Hukum Kabupaten Jepara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2013.
Peraturan ini mengatur tentang suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mud.ah, cepat dan akurat;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2019.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten PALI Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Bahwa dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten berkewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan upaya Kewaspadaan Dini oleh Masyarakat yang difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten. Untuk itu perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
Dasar hukum : UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 3 Tahun 2002; UU No. 16 Tahun 2004; UU No. 34 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 2 tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, tugas dan kewajiban bupati dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat, forum kewaspadaan dini masyarakat, dewan penasehat, pengawasan dan pelaporan, pendanaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2019.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Fasiitatif dan Substantif Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal
53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 2009 lentang Kearsipan, yang
menyatakan Lembaga Negara, Pemerintahan
Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD
wajib memiljki Jadwal Retensi Arsip. Berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/ 103/2018
Tanggal 13 September 2018 Jadwal RetensiArsip
(JRA) Fasilitatif dan Substantif 14 (Empat Belas)
Urusan Pemerintahan Oaerah Kabupaten Gunung
Mas telah dinilai dan diteliti serta disetujui oleh
pejabat Arsip Nasional Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun
2009; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun
2012 dan Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun
2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun
2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun
2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 47 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016.
Jadwal Retensi Fasiitatif dan Substantif Pemerintah Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 19 Tahun 2019
136 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kupang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kupang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 04 Tahun 2011.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Arah Jakstrada; III. Penyelenggaraan Jakstrada; IV. Pendanaan; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2019.
10 halaman; 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa
perlu memberikan pedoman organisasi dan tata kerja
Pemerintah Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa harus ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun
2018
BAB I KETENTUAN UMUM;
BAB II SUSUNAN ORGANISASI;
BAB III JENIS DESA;
BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI;
BAB V TATA KERJA;
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VII HARI KERJA DAN JAM KERJA PEMERINTAH DESA;
BAB VIII PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA;
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN;
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
