Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 10.687 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 38 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Izin Pelaku Teknis Bangunan

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwal_38_2018.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 37 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pemberian Dana Jasa Pelayanan kepada Warga Pelayan Masyarakat

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERWAL NOMOR 37 TAHUN 2018.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 37 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perwali no. 37 tahun 2018.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perwali no. 36 tahun 2018.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 36 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SABANG

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwal No 36 Tahun 2018.pdf

pelayanan perizinan dan non perizinan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BD. 2018/ No. 36

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA SABANG

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah, pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non perizinan ditetapkan dengan peraturan walikota; bahwa Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri Nomor 138 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 5 Pasal yang memuat pendelegasian kewenangan bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP dan NAKER.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
Dengan berlakunya peraturan walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Sabang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik melalui Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE) di Kota Pekalongan

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwal No. 35 Tahun 2018.pdf

perizinan - sakpore

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2018/NO. 35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik melalui Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE) di Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat, maka perlu pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik melalui Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (Sakpore) di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 82 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; Perpres N 97 Tahun 2014; Perpres No 91 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No 6 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 2 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 15 Tahun 2015; Perda Kota Pekalongan No 16 Tahun 2015; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pelayanan perizinan dan non erizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE yang meliputi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elktronik melalui sistem SAKPORE; penyelenggara sistem SAKPORE; jenis perizinan dan non periziann secara elektronik melalui sistem SAKPORE; mekanisme pelayanan perizianan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE; pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, gangguan jaringan komunikasi dan sanksi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
14 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 35 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pembinaan Kelompok Peternak

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perwali no. 35 tahun 2018.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perwal No. 34 OCR.pdf

izin penggunaan - pemanfaatan tanah

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD.2018/No.34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

ABSTRAK:

Dalam rangka pengendalian terhadap pemanfaatan dan/atau penggunaan tanah untuk kegiatan usaha dengan luas tanah/lahan di bawah 10.000 M (sepuluh ribu meter persegi), maka Pemerintah Daerah perlu Membuat Kebijakan perizinan Peruntukan penggunaan tanah dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
UU No 5 Th 1960; UU No 25 Th 2007; UU No 26 Th 2007; UU No 25 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yang telah diubah dengan UU No 9 Th 2015; PP No 24 Th 1997; PP no 16 Th 2004; Peraturan kepala badan koordinasi RI No 13 Th 2017; Perda Kota Cilegon No 2 Th 2004; Perda Kota Cilegon No 16 Th 2005; Perda Kota Cilegon No 3 Th 2011; Perda Kota Cilegon No 5 Th 2012.
1. Ketentuan Umum; 2. Izin Penggunaan Pemafaatan Tanah; 3. Tata Cara Permohonan IPPT; 4. Masa Berlaku IPPT; 5. Perubahan IPPT; 6.Pembinaan dan Pengawasan; 7. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
10 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Mekanisme Penyelenggaraan alat proteksi kebakaran

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

perwali no. 34 tahun 2018.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bontang Nomor 34 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mengubah sebagian

Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014

Download file:

PERWALI NOMOR 34 TAHUN 2018.pdf

perubahan - peraturan

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, BD.2018/NO.34

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket

ABSTRAK:

untuk mengendalikan pendirian toko modern berbentuk minimarket, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan Peraturan Wali Kota tentang Penataan dan Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern Minimarket.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perwali No.52 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang perubahan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2018.
Mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 52 Tahun 2014
10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2018.