Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : Pasal 2 ayat (3) Peraturan menteri kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang pola tarif Nasional dan ketentuan pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945;UU No 36 Tahun 2009;UU No 44 Tahun 2009;UU No 7 Tahun 2013 ; UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ; PP No 23 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 79 Tahun 2018;Permenkes No 85 Tahun 2015;Permenkes No 43 Tahun 2016;Perda No 6 Tahun 2016;Perda No 7 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, nama, objek, dan subjek tarif, kegiatan yang dikenakan tarif, struktur dan besarnya tarif, kerjasama dengan pihak ketiga, pembebasan dan keringanan biaya, peninjauan tarif, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 031 Tahun 2017 tentang perubahan Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit umum daerah lematang ilir
12 hlm, Lampiran : 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 45 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kuningan No. 87 Tahun 2019 tentang Tata cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional prosedur Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 18 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014 ; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 65 Tahun 2001; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; PermenPAN Nomor PER/21/M.PAN/l1/2008; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 13 Tahun 2011; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016; Perbup Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur Standar Operasional Prosedur Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Barito Kuala; yang memuat: Ketentuan Umum; Standar Operating Prosedur (SOP) Izin Mendirlkan Bangunan (IMB); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang- undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tapin,
Dengan Sistematika;
Ketentuan Umum;
JRA Fasilitas Kepegawaian;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2020.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
1. UU Nomor 6 Tahun 1991
2. UU Nomor 36 Tahun 2009
3. UU Nomor 23 Tahun 2014
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016
9. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2020
1. Bab I : Ketentuan Umum
2. Bab II : Standar Pelayanan Minimal
3. Bab III : Penerapan
4. Bab IV : Pembinaan dan Pengawasan
5. Bab V : Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2020.
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Upah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Administrasi Kesehatan sebagai Tenaga Harian Lepas pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 45
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 mengalokasikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah);
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Badan Usaha Milik Daerah, untuk pelaksanaan tambahan penyertaan modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten
Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Purbalingga Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2020.
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangkalan Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 No 40/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Jasa Umum di Bidang Kesehatan dalam Pandemi Covid 19 di Kabupaten Bangkalan
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat dalam rangka upaya percepatan dan pencegahan pandemi covid-19 serta sesuai amanah Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun
2018 Nomor 8/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 54), maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Jasa Umum di Bidang Kesehatan dalam Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bangkalan;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016;
Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 9 Tahun 2010 sebagaimanana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2018.
Bupati membebaskan beberapa objek retribusi di bidang kesehatan selama masa pandemi covid-19 di Kabupaten Bangkalan.
Objek retribusi yang dibebaskan adalah:
a. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan jika diperuntukkan : 1. Melanjutkan sekolah (pendidikan); 2. Melamar pekerjaan.
b. Karcis masuk untuk mendapat pelayanan kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dompu Nomor 45 Tahun 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Bagian Hukum Pemda Dompu
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Lampiran Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 04 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun 2020
ABSTRAK:
a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan Keuangan Desa
terkait penggunaan Alokasi Desa Desa disetiap Desa di
Kabupaten Dompu, perlu dilakukan Perubahan Kedua
Lampiran Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 04
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa
Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan Perubahan Kedua
Lampiran Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 04
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa setiap Desa
Tahun 2020;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7’ Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahar. Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembar
Negara Republik Indonesia 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Llembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 78);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun
2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Dompu Tahun 2019 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 02 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 02);
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2020. Terdiri dari 2 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
PERUBAHAN KEDUA
LAMPIRAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 04
TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN 2020.
Tidak Ada
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 45 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat