Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Administrasi Kependudukan di Desa
ABSTRAK:
bahwa dokumen kependudukan memiliki peran
penting dalam penyelengaraan pelayanan publik,
antara lain seperti perbankan, pertanahan,
pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial;
bahwa dalam rangka mendekatkan pelayanan
administrasi kependudukan dan memberikan
kemudahan akses kepada masyarakat dalam
menerima layanan, maka perlu diselenggarakan
layanan administrasi kependudukan di desa;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
bupati/ walikota memiliki kewenangan pelaksanaan
kegiatan pelayanan masyarakat di bidang
Administrasi Kependudukan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan
Administrasi Kependudukan Di Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8
Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan LADD, Layanan Jemput Bola, Layanan Home Visit, Fasilitasi Layanan Adminduk, Dukungan Para Pihak, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 64 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 64 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar Di Kabupaten Majalengka
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 64 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Laksana Dan Penugasan Tım Teknıs Perızınan
Dan Non Perızınan Pemerıntah Kabupaten Musı Banyuasın
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat di bidang perizinan sekaligus
guna menghindari terjadinya berbagai penyimpangan
di lapangan perlu adanya aturan dan pedoman untuk
Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan yang
keanggotaannya melibatkan Perangkat Daerah
terkait; untuk menjamin tertib dan lancarnya kinerja
Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan perlu
adanya Pedoman Tata Laksana Tim Teknis Perizinan
dan Non Perizinan; dan untuk mempercepat proses pelayanan
perizinan dan non perizinan, perlu menugaskan Tim
Teknis secara Terintegrasi di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Musi Banyuasin
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; . Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tabun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tabun 2017
Peraturan ini memuat maksud dan tujuan pembentukan dan penugasan Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan di DPMPTSP Kabupaten
Musi Banyuasin; Komposisi, pembina, pengarah ketua, sekretaris, anggota Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; hak dan kewajiban Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; tanggungjawab; syarat umum Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; syarat khusus Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; penugasan Tim Teknis
Perizinan dan Non Perizinan; penyelenggaraan; uraian tugas; kajian teknis; penelitian/teknis pengujian fisik permohonan; sistem teknologi informasi; hak akses; dan pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Menteri Sosial NO. 64, BN.2011/NO.315, jdih.kemsos.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Sosial tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Sosial
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang No. 64 Tahun 2015
PERWALI Kota Padang No. 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perwako Padang No. 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 Perubahan atas Perwako Padang No. 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Biaya Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 64 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sabilulungan"
ABSTRAK:
Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan lamgkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik dalam upaya pelayanan dan penangan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif maka perlu menetapkan Perbup tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sabilulungan".
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 15 Tahun 2010; Kepmensos RI No. 50/HUK/2013; Perda Kab. Bandung n No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. bandung No. 25 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Bandugn No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembe ntukan Keududkan Dan Stuktur Pelaksana SLRT-Penangan Kemiskinan Sabilulungan, Tata Kerja, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
