Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.947 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1970

• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu

Penambahan Modal Perusahaan Negara (P.N.) Zatas

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

pp no 034 tahun 1970.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1969

• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Industri Sandang

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

pp no 030 tahun 1969.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1968

• Berlaku mulai 55 tahun yang lalu

Penambahan Modal Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia"

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara "Pelayaran Nasional Indonesia" Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Download file:

pp no 038 tahun 1968.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Kekayaan dan Modal Perusahaan Negara

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

pp no 026 tahun 1964.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 1960

• Berlaku mulai 65 tahun yang lalu

Perubahan "Verordening Op Het Levensverzekeringbedrijf"

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Mengubah

"Verordening op het Levensverzekeringbedrijf" (Staatsblad 1941 No. 114)
Staatsblad 1941 No. 559

Download file:

pp no 006 tahun 1960.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024

• Berlaku mulai 4 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi

Download file:

Perpres Nomor 76 Tahun 2024.pdf

Lahan - Investasi

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 76, LN 2024 (134) : 8 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

ABSTRAK:

Untuk mendukung kelancaran penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi, perlu dilakukan penyesuaian mengenai mekanisme pengalokasian lahan kegiatan pertambangan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; PP Nomor 96 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 70 Tahun 2023.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2023. Pasal yang diubah yaitu Pasal 1, Pasal 12, dan Pasal 13, serta diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2024.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 76 Tahun 2024.
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Diubah dengan

Perpres No. 76 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi

Download file:

Perpres Nomor 70 Tahun 2023.pdf

Lahan - Investasi

2023

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 70, LN 2023 (138) : 16 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengalokasian Lahan bagi Penataan Investasi

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan penataan penggunaan dan pemanfaatan lahan bagi pemerataan investasi, perlu diatur penataan perizinan berusaha untuk pertambangan, perkebunan, dan pemanfaatan hutan bagi badan usaha milik desa, badan usaha milik daerah, badan usaha yang berbadan hukum yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan, koperasi, dan badan usaha yang dimiliki oleh usaha kecil dan menengah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang pengalokasian lahan bagi penataan investasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Selain itu, dalam Perpres ini dibentuk Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi (Satuan Tugas) adalah satuan tugas yang dibentuk oleh Presiden dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha untuk sektor pertambangan, perkebunan dan pemanfaatan hutan, serta dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2023.
Lampiran file: 16 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Download file:

Perpres Nomor 112 Tahun 2022.pdf

Percepatan - Pengembangan - Energi Terbarukan - Penyediaan - Tenaga Listrik

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 112, LN.2022/No.181, jdih.setneg.go.id: 30 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dalam bauran energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional serta penurunan emisi gas rumah kaca, perlu pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 30 Tahun 2007; PP Nomor 14 Tahun 2012; PP Nomor 79 Tahun 2014; dan Perpres Nomor 4 Tahun 2016.
Perpres ini mengatur mengenai pengaturan percepatan pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. Dalam rangka transisi energi sektor ketenagalistrikan, Menteri ESDM menyusun peta jalan percepatan pengakhiran masa operasional PLTU yang dituangkan dalam dokumen perencanaan sektoral.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
Dalam melaksanakan pengembangan pembangkit Tenaga Listrik yang memanfaatkan sumber Energi Terbarukan, Badan Usaha diberikan insentif dalam bentuk fiskal maupun nonfiskal.
Lampiran: 30 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 106 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perpres Nomor 106 Tahun 2022.pdf

Investasi - Pengembangan - Kawasan Industri Terpadu - Batang - Provinsi Jawa Tengah

2022

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 106, LN.2022/No.172, jdih.setneg.go.id: 17 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang di Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, sehingga perlu melakukan percepatan pembangunan dan pengelolaannya guna menarik investasi dan meningkatkan citra positif Indonesia sebagai tujuan investasi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang yang terletak di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung pemulihan ekonomi nasional. Percepatan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Pada saat Perpres ini mulai berlaku, kegiatan persiapan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan lndustri Terpadu Batang yang telah dan sedang dilaksanakan tetap diakui sebagai satu kesatuan dari pelaksanaan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang sesuai dengan ketentuan dalam Perpres ini.
Lampiran: 24 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian

Download file:

Perpres Nomor 87 Tahun 2021.pdf

Perpres Nomor 87 Tahun 2021 - Lampiran-.pdf

Percepatan Pembangunan - Kawasan - Rebana - Jawa Barat Bagian Selatan

2021

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 87, LN.2021/No.215, jdih.setneg.go.id : 7 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan

ABSTRAK:

Untuk melakukan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan terintegrasi secara terarah, fokus, terukur, dan tepat sasaran yang dilakukan melalui penyediaan infrastruktur untuk menumbuhkan investasi yang berdampak pada peningkatan perekonomian nasional yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur mengenai percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan yang dilaksanakan dalam rangka penyediaan infrastruktur dan peningkatan investasi yang berdampak pada perekonomian regional dan nasional. Percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan (Rencana lnduk).

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2021.
Pendanaan untuk pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan dapat bersumber dari APBN, APBD, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka meningkatkan kemanfaatan pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan, kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain maupun pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Lampiran 124 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 1970.